ZIAPMENANG.COM, KUPANG — Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Orang (Dit PPA dan PPO) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosep Lede di Markas Polda NTT, Rabu (18/11/2026), terkait laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.
Pemeriksaan terhadap kepala daerah tersebut dilakukan setelah penyidik kepolisian merampungkan serangkaian penyelidikan awal dan mengumpulkan berbagai alat bukti di lapangan. Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh korban berinisial RWM yang didampingi oleh orang tuanya ke kantor kepolisian setempat.
Direktur PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irene Surentu menyatakan bahwa surat pemanggilan resmi terhadap terlapor telah diserahkan sejak sehari sebelumnya. Pihak penyidik berharap yang bersangkutan dapat kooperatif memenuhi panggilan hukum tersebut.
Penyidik Polda NTT menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosep Lede dan dua saksi terkait laporan dugaan kekerasan seksual.
“Kami jadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor pada Rabu besok di Mapolda,” kata Nova Irene Surentu di Kupang, Selasa (17/11/2026).
Selain memeriksa terlapor, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya berinisial EK dan LS yang dijadwalkan hadir bersamaan. Kedua saksi tersebut sedianya dimintai keterangan pada awal pekan, namun baru dapat memenuhi panggilan penyidik pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan akibat konfirmasi dari kuasa hukum mereka.
“Menurut kuasa hukumnya, besok baru mereka datang ke Polda untuk jalani pemeriksaan,” ujar Nova menambahkan.
Hingga tahap penyidikan awal, kepolisian telah meminta keterangan dari sedikitnya enam orang saksi. Rangkaian pemeriksaan saksi tersebut mencakup korban pelapor sendiri serta kedua orang tuanya guna memperkuat konstruksi hukum perkara yang sedang ditangani.
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dalam perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai.”
— Irjen Pol Reza Arief Dewanto
Reza menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pelanggaran hukum akan diproses secara tegas sesuai aturan yang berlaku di negara ini.
Di sisi lain, penanganan perkara ini turut mendapat perhatian dari lembaga legislatif pusat. Kapolda NTT mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pimpinan Komisi III DPR RI untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah profesional yang diambil oleh korps Bhayangkara.
“Iya benar, sudah dihubungi. Beliau memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel.”
— Irjen Pol Reza Arief Dewanto
Lebih lanjut, pimpinan Komisi III DPR RI tersebut meminta agar penanganan perkara yang menyeret kepala daerah berinisial YL itu dilaksanakan secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat luas.

