ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menggelar rapat kerja guna melaksanakan agenda pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).
Rapat strategis tersebut dilangsungkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menentukan arah kelanjutan regulasi yang telah lama dinantikan publik dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi skala besar. Berdasarkan daftar kehadiran yang diverifikasi, forum legislatif ini dihadiri oleh 32 dari total 46 anggota Komisi III yang mewakili delapan fraksi partai politik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat pleno didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Sejumlah pejabat tinggi eksekutif juga tampak hadir secara langsung, di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
| Agenda Rapat | Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset |
|---|---|
| Pimpinan Rapat | Sufmi Dasco Ahmad |
| Lokasi | Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta |
Sebelum memasuki tahap penentuan akhir, pimpinan rapat membuka forum secara resmi setelah memastikan kuorum terpenuhi demi keabsahan produk legislasi yang dibahas. “Maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Sufmi Dasco Ahmad saat membuka sidang.
Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menjelaskan bahwa nomenklatur regulasi tersebut mengalami penyesuaian resmi menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan penamaan ini disepakati setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam terkait daftar inventarisasi masalah di tingkat panitia kerja bersama unsur pemerintah.
Proses pembahasan regulasi ini sendiri telah berjalan secara maraton sejak adanya kesepakatan awal antara Komisi III DPR RI dan perwakilan pemerintah pada tanggal 5 November 2026. Seluruh fraksi di parlemen bersama tim teknis telah merumuskan substansi pasal demi pasal secara teliti untuk memastikan instrumen hukum tersebut efektif menjerat pelaku kejahatan tanpa mengabaikan prinsip konstitusional.
Tahapan harmonisasi lanjutan kemudian diserahkan kepada tim perumus dan tim sinkronisasi guna merapikan draf akhir sebelum dilaporkan kembali kepada panitia kerja. Seluruh rangkaian kerja teknis tersebut akhirnya rampung dan disetujui dalam rapat internal yang diselenggarakan pada pagi hari sebelum rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama dilangsungkan.
Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama ini mencakup penyampaian laporan panitia kerja, pandangan mini fraksi, serta penandatanganan naskah resmi undang-undang.
Adapun rangkaian acara pokok dalam sidang tersebut meliputi pembacaan laporan panitia kerja, penyampaian pandangan akhir mini dari masing-masing fraksi partai politik beserta pemerintah, serta penandatanganan naskah rancangan undang-undang beserta penjelasannya. “Adapun acara rapat kerja pada hari ini yaitu satu, laporan panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Lainnya. Dua, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah. Tiga, pengambilan keputusan tingkat satu dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan,” kata Dasco memaparkan susunan acara rapat.
Dengan diselesaikannya seluruh tahapan di tingkat komisi dan penandatanganan naskah persetujuan bersama pemerintah, draf rancangan undang-undang tersebut selanjutnya bersiap untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI agar dapat disahkan secara resmi menjadi undang-undang yang mengikat seluruh institusi penegak hukum di Indonesia, Rabu (18/11/2026).

