ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka, Jumat (13/11/2026).
Dukungan ini disampaikan menyusul pengungkapan mengejutkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang menyebut bahwa lembaga antirasuah tersebut masuk ke dalam daftar panjang pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Meski namanya disebut, KPK memastikan bahwa insiden ini tidak memiliki keterkaitan dengan proses penanganan perkara hukum yang sedang mereka jalankan saat ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa pihaknya menghormati kewenangan Polri dalam mengusut tuntas kasus yang dinilai sensitif ini. Menurutnya, penetapan sasaran penyadapan tidak bisa serta-merta diartikan sebagai indikasi keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana tertentu.
“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,”
— Budi Prasetyo
Budi menambahkan bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima informasi terperinci mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai KPK yang menjadi target teknis penyadapan tersebut. Ia menegaskan bahwa data mengenai objek penyadapan sepenuhnya menjadi ranah materi penyidikan yang dipegang oleh pihak kepolisian. KPK memilih untuk tetap fokus pada tugas pokok mereka tanpa terdistraksi oleh spekulasi yang berkembang di ruang publik.
- KPK mendukung penuh penyidikan Polri terhadap kasus penyadapan ilegal.
- Dugaan penyadapan tidak berkaitan dengan penanganan perkara korupsi yang sedang berlangsung.
- Identitas target penyadapan merupakan materi penyidikan yang sepenuhnya menjadi wewenang Polri.
Isu ini pertama kali mencuat dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa praktik penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan memiliki cakupan yang sangat luas. Targetnya tidak hanya menyasar institusi negara, tetapi juga individu-individu di posisi strategis.
Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden RI, lingkar istana, kementerian, lembaga pemerintah, anggota DPR RI, tokoh politik, hingga pejabat daerah dan penegak hukum.
Kapolri menjelaskan bahwa temuan ini didasarkan pada hasil penyidikan sementara yang masih terus dikembangkan oleh tim Bareskrim Polri. Selain pejabat tinggi, lingkungan internal kepolisian sendiri pun tidak luput dari pemantauan ilegal tersebut. Suyudi menegaskan bahwa pengungkapan daftar sasaran ini adalah bagian dari transparansi penegakan hukum, namun ia mengingatkan publik untuk tidak menarik kesimpulan prematur.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,”
— Suyudi Ario Seto
Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai kebocoran data strategis atau gangguan operasional yang berarti di lingkungan KPK akibat dugaan penyadapan tersebut. KPK tetap menjalankan kegiatan pemeriksaan saksi dan penyidikan perkara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pihak lembaga antirasuah pun menyatakan siap untuk bekerja sama jika Polri membutuhkan bantuan lebih lanjut dalam proses investigasi forensik guna memastikan keamanan sistem komunikasi mereka, Kamis (12/11/2026).
 secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indon...){kind=link}