Monday, November 16, 2026
HomeFinancePemerintah Genjot Belanja Rp 945 T, Ekonom Wanti-wanti Defisit

Pemerintah Genjot Belanja Rp 945 T, Ekonom Wanti-wanti Defisit

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menginstruksikan percepatan realisasi belanja negara dengan total anggaran mencapai Rp 945,2 triliun untuk periode November hingga Desember 2026 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di penghujung tahun. Langkah strategis yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga ini dilakukan sebagai respons atas dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian serta upaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat, Minggu (15/11/2026).

Ekonom Danamon Bank, Irman Faiz, menilai bahwa gelontoran dana jumbo di dua bulan terakhir ini menjadi instrumen krusial untuk menopang kinerja ekonomi pada kuartal IV. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa stimulus fiskal kali ini diperkirakan tidak akan sekuat dorongan yang diberikan pada kuartal sebelumnya.

Pemerintah menargetkan realisasi belanja negara sebesar Rp 945,2 triliun sepanjang November hingga Desember 2026 untuk menggenjot aktivitas ekonomi di sisa tahun ini.

Menurut Faiz, efektivitas belanja ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan eksekusi di lapangan. Ia menyoroti bahwa pengadaan barang, jasa, serta proyek konstruksi yang segera direalisasikan akan memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha domestik. Sebaliknya, jika proses administrasi mengalami hambatan, penyerapan anggaran hanya akan menumpuk di akhir tahun tanpa memberikan dampak pengganda yang optimal bagi perekonomian riil.

  • Pemerintah memacu realisasi belanja Rp 945,2 triliun hingga akhir Desember 2026.
  • Defisit APBN diproyeksikan mencapai 2,85 persen terhadap PDB pada akhir tahun.
  • Efektivitas stimulus bergantung pada kecepatan penyaluran bantuan sosial dan proyek infrastruktur.

Terkait implikasi fiskal, Faiz memproyeksikan defisit anggaran akan mengalami pelebaran seiring dengan masifnya belanja tersebut. Ia mencatat bahwa dengan tambahan belanja dan estimasi penerimaan negara yang tersirat, defisit kumulatif diperkirakan menyentuh angka Rp 734 triliun atau sekitar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Karena itu, kami melihat belanja akhir tahun membantu menjaga pertumbuhan kuartal IV, dengan proyeksi kami 5,04 persen yoy, dibandingkan 5,47 persen pada kuartal III.”

— Irman Faiz

Pandangan serupa datang dari Ekonom INDEF, Rizal Taufikurahman. Ia menekankan bahwa risiko defisit harus dikelola dengan sangat disiplin, mengingat batas aman yang diatur oleh undang-undang berada di angka tiga persen terhadap PDB. Rizal memperingatkan bahwa keterlambatan eksekusi proyek pemerintah ke tahun 2027 akan membuat stimulus ini kehilangan relevansinya bagi pertumbuhan kuartal IV tahun 2026.

“Jika dana mengendap di kas daerah atau proyek baru berjalan pada 2027, penyerapan anggaran bisa naik dengan dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan kuartal IV.”

— Rizal Taufikurahman

Rizal menambahkan bahwa skenario defisit 2,85 persen PDB tersebut sangat sensitif terhadap capaian penerimaan negara. Menurutnya, kekurangan penerimaan sebesar Rp 39 triliun saja sudah cukup untuk membawa defisit mendekati batas maksimal tiga persen. Oleh karena itu, efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan negara menjadi dua variabel yang harus diseimbangkan secara ketat oleh Kementerian Keuangan.

Pemerintah sendiri telah menegaskan bahwa fokus utama dari anggaran Rp 945,2 triliun tersebut mencakup penyelesaian proyek strategis nasional, penyaluran perlindungan sosial, serta pembayaran kompensasi energi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah, meskipun ruang fiskal yang tersedia semakin menyempit di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.

Percepatan belanja ini dilakukan untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah fluktuasi ekonomi global yang memengaruhi performa ekspor Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif antar-instansi untuk memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi menghambat penyerapan dana. Kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor internasional pun menjadi pertimbangan penting, sehingga komitmen untuk menjaga defisit di bawah ambang batas legal tetap menjadi prioritas utama dalam eksekusi kebijakan fiskal ekspansif ini.

Setiap tambahan belanja atau kekurangan penerimaan sebesar Rp 10 triliun dari outlook pemerintah berisiko meningkatkan defisit sekitar 0,04 poin persentase terhadap PDB.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments