ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang koordinasi yang intensif dengan para pelaku usaha di sektor industri rokok elektrik atau vape, menyusul diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik karena dinilai membahayakan kesehatan serta lingkungan, Selasa (10/11/2026).
Ketetapan yang disahkan pada Jumat (6/11/2026) tersebut langsung memicu perhatian luas dari berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Perindustrian memandang dialog terbuka antara pemerintah, pemuka agama, dan para pelaku industri merupakan langkah paling rasional untuk memahami implikasi ketetapan keagamaan tersebut terhadap keberlangsungan rantai pasok industri dari hulu hingga hilir, sekaligus mengevaluasi kepatuhan standar produk yang beredar di masyarakat.
Kementerian Perindustrian membuka ruang koordinasi bagi sektor industri rokok elektrik yang melibatkan ribuan pelaku usaha dan tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Kendati demikian, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengaku bahwa jajarannya belum pernah melakukan pertemuan langsung dengan para produsen vape untuk mendengarkan secara utuh persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
“Kita belum pernah bertemu dengan industri vape, belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul.”
— Muhammad Sarmuji
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan sikap untuk menghargai perspektif keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga ulama tertinggi di tanah air tersebut. Sarmuji menilai bahwa pergeseran pasar dan perubahan perilaku konsumen merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam dunia industri.
“Ya terserah aja. Perspektif MUI kita hargai aja. Kita enggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai.”
— Muhammad Sarmuji
Majelis Ulama Indonesia merumuskan fatwa pelarangan tersebut berdasarkan kajian mendalam bersama tim pakar kesehatan yang menunjukkan bahwa uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya seperti nikotin sintetik dan logam berat yang dapat merusak saluran pernapasan serta memicu risiko medis jangka panjang. Di sisi lain, para pelaku industri menyampaikan kekhawatiran atas potensi terganggunya sektor ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja yang selama ini turut menyumbang penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau.
