Sunday, November 22, 2026
HomeFinanceUMK Jembrana 2027 Diusulkan Naik 42,96 Persen Jadi Rp4,5 Juta

UMK Jembrana 2027 Diusulkan Naik 42,96 Persen Jadi Rp4,5 Juta

ZIAPMENANG.COM, JEMBRANA — Dewan Pengupahan Kabupaten Jembrana secara resmi menyepakati usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2027 sebesar Rp4.585.286 melalui rapat pleno yang digelar di Ruang Rapat Kantor Diskominfo Jembrana, Jumat (20/11/2026).

Angka tersebut ditetapkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja dengan keberlangsungan iklim investasi. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian diskusi intensif yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan serikat pekerja dari KSPSI Jembrana, serta asosiasi pengusaha (APINDO), menyusul amanat undang-undang terkait perlindungan ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses negosiasi panjang. Angka yang diusulkan ini setara dengan 81,81 persen dari KHL Provinsi Bali, yang mencerminkan kenaikan sebesar 42,96 persen atau Rp1.377.827 dibandingkan dengan besaran UMK pada tahun 2026.

“Sidang dewan pengupahan kemarin sudah berjalan lancar. Diskusi juga berlangsung cair dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) provinsi Bali,”

— Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi

Proses perhitungan UMK tahun 2027 ini dilakukan dengan merujuk pada data rata-rata jumlah anggota rumah tangga berdasarkan survei Susenas Maret 2026, yakni empat orang per rumah tangga. Data tersebut digunakan untuk mengonversi biaya kebutuhan pangan, kesehatan, hingga pendidikan yang bersifat per kapita menjadi total biaya hidup keluarga. KHL Provinsi Bali sendiri dipatok pada angka Rp5.604.481, yang menjadi acuan dasar bagi Dewan Pengupahan dalam merumuskan besaran upah minimum.

Dalam jalannya rapat, terdapat dinamika perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pengusaha. Pihak KSPSI Jembrana sebelumnya sempat mengajukan rekomendasi angka sebesar Rp4.600.000, sementara APINDO mengusulkan penyesuaian yang lebih moderat. Namun, melalui mekanisme perundingan yang mengedepankan solusi saling menguntungkan, kedua pihak akhirnya sepakat pada angka Rp4.585.286. Nilai ini tercatat lebih tinggi sekitar Rp25.000 dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali yang telah ditetapkan sebesar Rp4.559.287.

  • UMK Jembrana 2027 diusulkan sebesar Rp4.585.286.
  • Kenaikan mencapai 42,96 persen dari tahun sebelumnya.
  • Besaran upah memenuhi 81,81 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali.

Kadek Mirah menambahkan bahwa kendati kesepakatan telah tercapai, tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh pemberi kerja di wilayah Jembrana mematuhi ketentuan tersebut. Ia mengakui bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMK bagi tenaga kerja masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

“Jika dari UMP Bali, lebih tinggi sekitar Rp25 ribu. Kesepakatan ini sudah melalui perundingan, ada tawar menawar dari kedua belah pihak baik itu Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha sebelum mendapatkan angka,”

— Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi

Bagi perusahaan yang nantinya menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar upah baru tersebut, pemerintah daerah mendorong dilakukannya perundingan bipartit secara internal antara pihak pengusaha dan pekerja. Langkah ini dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk mencapai mufakat tanpa harus mengganggu stabilitas operasional perusahaan maupun hak dasar tenaga kerja.

Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan dituangkan ke dalam berita acara resmi untuk segera dilaporkan kepada Bupati Jembrana. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Gubernur Bali dalam menetapkan UMK Kabupaten Jembrana secara sah sebagai payung hukum yang berlaku efektif mulai awal tahun 2027, Minggu (22/11/2026).

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments