ZIAPMENANG.COM, YOGYAKARTA — Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Langgeng Purnomo secara tegas membantah narasi yang menyebutkan kendaraan taktis kepolisian bersama aparat keamanan merangsek masuk ke dalam lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Bundaran UGM, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026).
Polemik ini bermula ketika massa aksi yang dihalau dari kawasan Malioboro melarikan diri secara bergerombol ke arah utara dan melakukan aksi pembakaran di kawasan Bundaran UGM. Kondisi tersebut memicu perhatian luas dari sivitas akademika setelah muncul dugaan di media sosial bahwa aparat keamanan dan kendaraan berat penegak hukum telah menerobos batas otonomi perguruan tinggi.
“Massa yang dihalau dari kawasan Malioboro memang melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM,” ujar Irjen Langgeng dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menanggapi situasi yang memanas di lapangan, pihak kepolisian mengeklaim bahwa personelnya tetap menahan diri dan tidak menggunakan tindakan represif seperti gas air cannon maupun gas air mata demi menghindari eskalasi bentrokan di area pendidikan tinggi tersebut. Petugas disebut hanya mengambil posisi defensif di perbatasan kawasan kampus.
Kepolisian memastikan tidak ada pengerahan pasukan penindakan di dalam kawasan kampus karena posisi pengamanan hanya difokuskan di garis perbatasan.
Lebih lanjut, jajaran kepolisian daerah setempat memaparkan bahwa aparat yang bertugas bersama kendaraan khusus hanya bersiaga di titik-titik luar wilayah yurisdiksi akademik dengan jarak tertentu dari gerbang utama. Langkah tersebut diambil guna melakukan pendekatan dialogis sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang lebih luas di ruang publik.
“Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” tutur Langgeng menjelaskan posisi strategis anggotanya saat peristiwa pengamanan berlangsung.
Senada dengan pimpinannya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Yani Permana menegaskan bahwa tidak ada satupun personel kepolisian yang melakukan pengejaran hingga melewati batas teritorial kampus. Aparat penegak hukum mengklaim senantiasa menghormati status kawasan pendidikan yang dijunjung tinggi oleh para akademisi.
“Tidak ada yang kami amankan di dalam kampus karena kami tidak masuk ke kampus. Seperti itu, ya,” kata Kombes Yani menegaskan batas operasional anggotanya di lapangan.
Dalam rangkaian pengamanan demonstrasi yang berujung pada tindakan kepolisian tersebut, total sebanyak 157 orang diamankan dari berbagai titik kericuhan. Seluruh individu yang terjaring razia pengamanan langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani rangkaian pemeriksaan awal, termasuk tes kesehatan dan penyalahgunaan zat terlarang.
“Dari 157 orang ini, kita tes urine semuanya, hasilnya negatif. Yang narkoba tidak ada dan yang melaksanakan dari Direktorat Narkoba,” ujar Yani menambahkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Dari total 157 orang yang diamankan aparat kepolisian, sebanyak 21 orang di antaranya teridentifikasi masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar sekolah.
Penanganan terhadap puluhan anak di bawah umur tersebut akan dilakukan secara khusus dengan mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian berkomitmen untuk melibatkan orang tua, pihak sekolah, serta instansi pemerintah daerah terkait guna memberikan pembinaan moral secara persuasif.
“Anak-anak ini ada prosesnya sendiri, dia pakai undang-undang perlindungan anak, bahwa mereka nanti akan diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dilakukan proses pembinaan,” pungkasnya.
