ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memicu proses pemakzulan, Rabu (11/11/2026).
Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik setelah sejumlah kalangan menilai langkah-langkah hukum yang ditempuh saat ini tidak akan mampu menghentikan proses politik yang tengah bergulir di parlemen.
Proses pemakzulan merupakan ranah politik murni di parlemen dan gugatan di pengadilan tidak serta-merta menghentikan hak konstitusional DPR.
Sejumlah pengamat hukum tata negara berpandangan bahwa berbagai upaya hukum yang diajukan seharusnya dilihat sebagai sengketa administrasi biasa yang sama sekali tidak memiliki korelasi langsung untuk membekukan kewenangan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan, proses politik di DPR tidak memiliki keterkaitan dengan proses hukum di PTUN. Menurut Bivitri, dengan adanya putusan MA, maka sudah dapat dijadikan sebagai salah satu landasan bagi DPR dalam menggunakan hak menyatakan pendapat.
“Tidak ada hubungannya. Kan yang terjadi di DPR proses pemakzulan itu berdasarkan Pasal 7B Undang-Undang Dasar.”
— Bivitri Susanti
Bivitri menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung soal surat keterangan terkait pendidikan Gibran telah berkekuatan hukum tetap karena merupakan putusan kasasi atas perkara di pengadilan tata usaha negara, sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mengubah putusan tersebut.
| Pejabat | Gibran Rakabuming Raka |
|---|---|
| Jumlah Anggota DPR | 120 Orang |
| Fraksi Pengusul | 8 Fraksi |
| Waktu Kejadian | Rabu (11/11/2026) |
Pernyataan senada disampaikan pakar hukum tata negara Feri Amsari. Ia menilai DPR tidak perlu menunggu putusan pengadilan untuk menghadapi proses politik hak menyatakan pendapat terkait wacana pemakzulan tersebut.
“Ya untuk apa menunggu putusan PTUN? Bukankah Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan peradilan?”
— Feri Amsari
Feri juga menegaskan bahwa proses hukum tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan tahapan politik yang sedang berjalan di DPR karena mekanisme peradilan tata usaha negara dan hak menyatakan pendapat merupakan dua proses berbeda.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan bahwa dinamika politik yang terjadi saat ini tidak akan menghentikan proses hukum dan politik yang sedang berjalan di parlemen terkait dengan wacana pemakzulan tersebut.
