Wednesday, November 18, 2026
HomeNewsDana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah, Pekerja Cemas

Dana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah, Pekerja Cemas

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi mewajibkan pelaku usaha menyetor dana cadangan pesangon ke lembaga pengelola yang ditunjuk negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada awal Oktober 2026, sebagai langkah strategis untuk menjamin hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), Rabu (18/11/2026).

Kewajiban ini memaksa perusahaan untuk mengalihkan pengelolaan dana pesangon yang sebelumnya bersifat beban internal menjadi dana cadangan yang harus disetor secara berkala. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya angka sengketa hubungan industrial akibat perusahaan yang gagal membayarkan pesangon saat mengalami kebangkrutan atau kesulitan likuiditas. Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan diberikan masa transisi selama satu tahun untuk melakukan penyesuaian administratif sebelum kewajiban setoran penuh berlaku pada Oktober 2027.

Regulasi ini hadir sebagai respons pemerintah terhadap banyaknya kasus gagal bayar pesangon yang merugikan ribuan pekerja akibat perusahaan yang bangkrut mendadak.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk memberikan kepastian perlindungan bagi buruh. “Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja,” ujar Indah.

Namun, kebijakan ini memicu gelombang kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk pekerja dan pelaku industri. Publik menyoroti transparansi pengelolaan dana tersebut, mengingat rekam jejak pengelolaan dana publik oleh lembaga negara di masa lalu yang sempat terjerat kasus korupsi, seperti skandal dana pensiun Jiwasraya dan Asabri. Ketakutan akan potensi dana yang menguap menjadi sentimen negatif yang cukup kuat di kalangan masyarakat.

  • Perusahaan wajib menyetor dana cadangan pesangon ke lembaga pemerintah paling lambat Oktober 2027.
  • Ketentuan ini dikecualikan bagi pelaku usaha kategori mikro dan kecil.
  • Sanksi administratif bertingkat hingga pencabutan izin usaha akan dikenakan bagi perusahaan yang abai.

Sienna, seorang pekerja swasta di Jakarta, mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas kebijakan tersebut. “Lembaganya belum ada, tapi perusahaan sudah dikasih deadline harus serahin ke pemerintah. Niatnya melindungi, tapi kok kami takutnya jadi korban ya,” ucap Sienna.

Kekhawatiran serupa datang dari kalangan pengusaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menilai rencana ini berpotensi menciptakan tumpang tindih regulasi dengan program jaminan sosial yang sudah ada. Ia mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga baru ketika infrastruktur seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebenarnya bisa dioptimalkan.Dana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah, Pekerja Cemas

“Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru.”

— Bob Azam

Dosen ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, menekankan bahwa tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan, kebijakan ini justru berisiko kontraproduktif. Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi bermakna dari pengusaha dan buruh dalam merumuskan peraturan turunan agar tidak terkesan sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan akses dana segar.

Sementara itu, bagi pekerja yang telah mengalami PHK, seperti Bayu, kepastian hukum tetap menjadi prioritas utama. Bayu yang mengaku hanya menerima cicilan pesangon tidak menentu dari perusahaannya, berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada penegakan sanksi yang tegas terhadap perusahaan nakal. Ia khawatir jika aturan baru ini tetap menyisakan celah bagi perusahaan untuk mengelak dari kewajiban dengan dalih kemampuan keuangan.

Pemerintah sejauh ini belum menunjuk lembaga spesifik yang akan mengelola dana cadangan pesangon tersebut, sehingga detail mekanisme investasi dan keamanannya masih menjadi tanda tanya besar bagi publik.

Ke depan, pemerintah memiliki waktu hingga tahun 2027 untuk mematangkan struktur kelembagaan dan aturan teknis melalui Peraturan Pemerintah. Harmonisasi antara perlindungan hak pekerja dan menjaga iklim investasi dunia usaha akan menjadi ujian berat bagi keberhasilan implementasi undang-undang ini di masa mendatang.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments