ZIAPMENANG.COM, SHENZHEN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral bersejarah di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) untuk membahas isu keamanan global dan stabilitas strategis pada Rabu (18/11/2026) hingga Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang diusulkan oleh pihak Rusia sejak pertengahan Oktober lalu ini memicu kekhawatiran diplomatik di Eropa. Banyak pihak mencemaskan bahwa perjumpaan tersebut akan menyerupai Konferensi Yalta tahun 1945, di mana para pemimpin besar dunia membagi wilayah pengaruh tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak langsung. Kekhawatiran ini mencuat setelah Putin sempat menyinggung peran pemimpin dunia dalam menentukan tatanan global saat mengunjungi sebuah pameran di Moskow awal bulan ini.
Situasi ini menciptakan ketegangan, terutama bagi Ukraina yang merasa khawatir nasib wilayahnya akan diputuskan secara sepihak. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap potensi distribusi ulang pengaruh kekuatan dunia melalui forum tersebut.
“Saya benar-benar tidak ingin ini menjadi Yalta Kedua, Ketiga, atau Keempat, di mana pengaruh hanya didistribusikan ulang.”
— Volodymyr Zelenskyy
Agenda utama pertemuan ini masih menjadi subjek spekulasi. Meskipun ajudan presiden Rusia, Yuri Ushakov, mengisyaratkan bahwa isu Ukraina akan menjadi topik pembicaraan, Donald Trump justru membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa diskusi akan berfokus pada senjata nuklir serta pelucutan senjata. Di sisi lain, China menunjukkan sikap hati-hati dengan berupaya menjaga keseimbangan antara hubungan strategisnya dengan Rusia dan kemitraan dagang dengan Uni Eropa.
Pakar dari The American University, Joseph Torigian, menilai bahwa bagi Putin, pertemuan ini adalah langkah krusial untuk menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat diisolasi di panggung internasional. Sementara bagi Trump, format pertemuan yang tidak biasa ini dianggap sebagai panggung diplomatik yang menarik untuk menunjukkan kepemimpinan Amerika Serikat dalam menciptakan perdamaian dunia. Namun, bagi China, keterlibatan dalam format yang mengingatkan pada masa lalu Soviet tersebut memiliki tantangan tersendiri terkait citra global mereka.
KTT ini dipandang sebagai upaya para pemimpin negara adidaya untuk mengelola ketegangan geopolitik yang semakin tajam di tengah perlombaan teknologi dan persaingan ekonomi global.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menekankan bahwa penyelesaian damai yang menyangkut tatanan keamanan Eropa tidak boleh dilakukan tanpa partisipasi penuh dari negara-negara Eropa. Ia menegaskan bahwa sanksi dan masa depan keamanan kawasan harus melibatkan Eropa sebagai pihak yang berkepentingan langsung.
“Persoalan-persoalan kunci dalam penyelesaian damai, baik sanksi maupun tatanan keamanan masa depan, hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi kami, negara-negara Eropa, dan semua mengetahui hal ini.”
— Friedrich Merz
Dinamika ini mencerminkan dunia yang semakin terfragmentasi. Meski Rusia memposisikan diri sebagai mitra setara, para analis berpendapat bahwa elite di Beijing cenderung memandang Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan yang sepadan dengan mereka. Kehadiran Xi Jinping dalam KTT ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat citranya sebagai negarawan global, meskipun keberhasilan konkret dari pertemuan tersebut masih dipertanyakan oleh banyak pengamat internasional.
- Pertemuan trilateral dijadwalkan berlangsung di sela KTT APEC di Shenzhen.
- Rusia mendorong pertemuan ini untuk mengakhiri isolasi diplomatik internasional.
- Eropa menuntut keterlibatan dalam setiap diskusi terkait stabilitas keamanan kawasan.
Sejarah mencatat bahwa terminologi “Yalta” sering kali dikaitkan dengan kebijakan yang mengabaikan kedaulatan negara-negara kecil. Pada tahun 2002, Presiden AS George W. Bush bahkan pernah menyerukan agar dunia tidak lagi mengulangi kesepakatan sinis ala Yalta. Kini, hampir dua puluh lima tahun berselang, upaya Putin untuk mengamankan pertemuan dengan pemimpin AS dan China dalam format serupa menjadi sorotan tajam dunia internasional sebagai simbol perubahan peta kekuatan geopolitik abad ke-21.
Ketiga negara yang terlibat dalam pertemuan ini secara kolektif mengendalikan lebih dari 40 persen produk domestik bruto dunia, yang membuat setiap keputusan mereka berdampak luas terhadap pasar global.
Dengan belum adanya draf kesepakatan resmi atau agenda yang mengikat, dunia kini menanti apakah dialog di Shenzhen ini akan menjadi titik awal bagi era kerja sama baru atau sekadar panggung seremonial. Bagi banyak negara berkembang, ketidakpastian arah kebijakan dari Washington, Moskow, dan Beijing memaksa mereka untuk tetap waspada dalam menavigasi kepentingan nasional di tengah tekanan dari kekuatan-kekuatan besar tersebut.

