ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik ijazah yang bergulir di parlemen pada Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan bahwa partainya masih mengambil posisi menunggu instruksi serta arahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono serta Majelis Tinggi Partai sebelum mengambil langkah politik lanjutan di Senayan.
“Kami belum menentukan sikap pasti, namun tentu ini adalah permasalahan serius, dan kami juga mendalami tentu kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan, ya kita tunggu saja sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, ketua umum, dan majelis tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya,” ujar Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Partai Demokrat menilai polemik dokumen akademik wakil presiden merupakan persoalan serius yang memerlukan kajian mendalam secara internal.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa proses penentuan sikap fraksinya juga sangat bergantung pada dinamika di parlemen, khususnya setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang dan agenda yang akan ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah.
“Ya tentu kita lihat saja karena kan setelah paripurna kan ada badan musyawarah dari persidangan. Tentu kan segala sesuatunya harus diagendakan dalam Bamus. Jadi nanti kita lihat saja apakah setelah paripurna ini nanti ada rapat Bamus dan kemudian apa yang akan ditetapkan di dalam Bamus,” tambahnya.
Selain menunggu keputusan bersama di tingkat pimpinan dewan, Fraksi Partai Demokrat juga menjadwalkan rapat internal untuk membahas berbagai isu aktual kenegaraan, termasuk wacana penggunaan hak konstitusional yang diusulkan oleh sejumlah kalangan di parlemen.
“Kami belum memutuskan, ya, kita lihat saja karena kami juga ada rapat fraksi nanti siang, dan tentu kami sangat bergantung kepada agenda yang nanti akan ditetapkan dalam rapat Bamus, yang biasanya dilaksanakan setelah rapat paripurna pembukaan,” jelas Herman.
- Fraksi Demokrat menunggu arahan pimpinan tertinggi partai terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat.
- Pembahasan lanjutan di DPR bergantung pada hasil rapat Badan Musyawarah pasca-paripurna.
- Partai berlambang bintang mercy tersebut menggelar rapat internal untuk mengkaji dinamika politik yang berkembang.
Terkait kabar mengenai pertemuan antara Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto di tengah memanasnya situasi politik ibu kota, Herman mengaku belum mendapatkan informasi resmi dan memilih fokus mengawal jalannya sidang.
“Saya tidak mendengar ini, dan tentu hari ini adalah pembukaan paripurna untuk masa sidang di bulan November-Desember ini. Jadi saya kira agenda utama hari ini adalah pembukaan masa sidang. Entah nanti apa yang berkembang, tentu tidak ingin berasumsi, kita lihat saja nanti apa yang akan berkembang di dalam paripurna,” tutupnya.
