ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah tegas untuk mengaudit seluruh standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penerbangan dalam misi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah dua kecelakaan helikopter mematikan terjadi dalam kurun waktu satu pekan terakhir, Senin (09/11/2026).
Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa evaluasi mendalam ini menjadi prioritas utama guna memastikan keselamatan para kru yang bertugas di medan ekstrem. Fokus utama audit meliputi prosedur teknis pengambilan air atau water bombing, baik dari sumber air sungai maupun laut, serta kelengkapan alat pelindung diri bagi personel di lapangan.
“Dan tentunya ke depan, kita akan mengevaluasi standard operating procedure, bagaimana dalam rangka water bombing. Misalnya, apakah memang ketika saat pengambilan air di laut atau di sungai itu para kru harus menggunakan pelampung atau bagaimana nanti kita akan evaluasi ke depan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar Kristomei dalam konferensi pers, Senin (09/11/2026).
- BNPB menginstruksikan evaluasi menyeluruh SOP keselamatan penerbangan setelah dua helikopter mengalami kecelakaan dalam satu pekan.
- Kecelakaan terbaru melibatkan helikopter Super Puma yang jatuh di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada Minggu (08/11/2026).
- Insiden sebelumnya melibatkan helikopter MI-17 V5 milik Puspenerbad yang menewaskan tiga prajurit TNI.
Peristiwa kecelakaan helikopter Super Puma milik operator PT Ersa Eastern Aviation yang bekerja sama dengan BNPB terjadi pada Minggu (08/11/2026) sekitar pukul 11.58 WITA di kawasan perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Helikopter tersebut diketahui sedang menjalankan misi pemadaman karhutla setelah dialihkan dari tugas sebelumnya di Kalimantan Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang kru bernama Yayan meninggal dunia, sementara jenazahnya telah dipulangkan ke Jakarta untuk dimakamkan di Cilincing.
Sebelumnya, kecelakaan tragis juga menimpa helikopter MI-17 V5 milik Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad) yang menewaskan tiga prajurit TNI, yakni Letkol CPN Anumerta Dudi Firmansyah, Kapten CPN Anumerta Nurhafiz Akbar, dan Sertu Anumerta Heri Prasetyo.
Tercatat sebanyak 15 personel gugur saat bertugas dalam operasi penanggulangan karhutla di berbagai wilayah sepanjang tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, memberikan penghormatan tinggi kepada seluruh personel yang gugur dalam misi kemanusiaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kelalaian dalam manajemen operasional yang berisiko bagi keselamatan petugas.
“Mereka adalah patriot bangsa dan pejuang kemanusiaan yang telah mengabdikan diri demi melindungi keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan atas dedikasi dan pengorbanannya mereka, kami menyampaikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya,” kata Dudung.
Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pemegang hak guna usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH). Ia memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi yang melanggar aturan lingkungan akan dilakukan secara tegas tanpa perlakuan istimewa.
Pemerintah menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum terkait pelanggaran perizinan yang memicu kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
Pihak kementerian kini tengah melakukan sinkronisasi data dan mempercepat proses hukum sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan lapangan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang abai terhadap kelestarian lingkungan, sekaligus meminimalisir risiko operasional bagi para petugas yang berada di garis depan pemadaman api.
BNPB berkomitmen untuk segera merampungkan evaluasi SOP tersebut agar operasional penanganan karhutla ke depan dapat berjalan dengan standar keamanan yang lebih tinggi. Upaya ini dilakukan demi memastikan bahwa misi penyelamatan lingkungan tidak lagi mengorbankan nyawa para prajurit dan kru penerbangan yang bertugas di lapangan.
