Isu Penyadapan Prabowo: Bahlil & Tito Terseret, Polisi Didesak

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia menghadapi desakan kuat untuk bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat, pengusaha, aktivis, dan media. Kasus ini, yang telah menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka pada Selasa (03/11/2026), memicu kekhawatiran publik dan pengamat akan adanya potensi intervensi politik jika penanganannya lamban dan tertutup.

Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menegaskan bahwa kecepatan dan keterbukaan adalah kunci untuk mencegah kasus ini menjadi isu liar yang dapat mengganggu kerja profesional kepolisian. “Karena bila tidak [ditangani secara cepat dan transparan], ini menjadi isu liar yang entah kemana juntrungannya, dan justru akan menganggu kerja profesional kepolisian,” kata Bambang saat dihubungi Minggu (08/11/2026).

“Sudah ada tumpangan-tumpangan atau pesanan-pesanan politik di balik penanganan perkara ini.”

— Bambang Rukminto, Pengamat Kepolisian ISESS

Indikasi awal adanya tumpangan politik ini, menurut Bambang, terlihat dari isu yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut. Bahlil sendiri telah membantah semua tudingan yang beredar. Tidak hanya Bahlil, nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis juga sempat diisukan menjadi tersangka dalam perkara ini pada Minggu (08/11/2026). Namun, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dengan tegas membantah isu tersebut, menegaskan bahwa kabar penangkapan Tito Karnavian dan Idham Azis tidak benar.

Beberapa jam setelah isu tersebut mencuat dan ramai diberitakan, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan penting dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tito Karnavian, Kapolri yang baru Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pertemuan tersebut, namun kehadiran Tito Karnavian di acara tersebut secara tidak langsung membantah rumor penangkapannya. Pengamat menilai bahwa isu-isu politik semacam ini, jika dibiarkan, akan merepotkan kerja kepolisian dan bahkan dapat mendikte arah penyelidikan.

Mabes Polri sendiri menyadari besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Oleh karena itu, sebuah tim khusus telah dibentuk untuk mendalami informasi dan isu yang berkembang di masyarakat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan pada Kamis (05/11/2026) malam bahwa proses pendalaman ini memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum. Ia juga berjanji bahwa hasil kerja tim khusus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Namun, lima hari setelah penetapan tersangka, tim penyidik belum juga mengungkap peran masing-masing tersangka, sebuah hal yang dikritik oleh Bambang Rukminto.

“Perannya apa masing-masing juga belum dijelaskan oleh kepolisian, dan operator-operator yang ada di level bawah, juga belum diungkap. Hanya yang memberi perintah saja [yang diungkap],” ujarnya. Bambang menambahkan, “Kalau minggu depan belum ada progres signifikan, ya, ini indikasi ke arah melokalisir [kasus dugaan penyadapan ilegal], itu sudah mulai tampak.” Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut upaya kepolisian menyelidiki skandal ini sebagai ‘master piece‘ yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia optimis polisi tidak akan berani “memfilter” atau melokalisir kasus ini, karena penanganan kasus ini merupakan momentum penting bagi kepolisian untuk memulihkan citranya yang selama ini terpuruk.

Adrianus yakin bahwa polisi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini demi mengembalikan kepercayaan publik. Menanggapi kekhawatiran dan harapan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, pada Rabu (04/11/2026) malam menyatakan bahwa proses penyidikan perkara penyadapan ilegal ini akan berjalan “profesional, transparan dan berkeadilan.”

Mendesak Pengungkapan Korban Penyadapan di Luar Presiden

Selain Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri sebelumnya menyebut bahwa para tersangka juga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, pengusaha, aktivis LSM, hingga media. Namun, hingga Minggu (08/11/2026) malam, polisi belum mengumumkan jati diri mereka yang menjadi korban penyadapan ini. Bambang Rukminto mendesak agar polisi lebih transparan terkait nama-nama yang disadap di luar Presiden Prabowo. Ia khawatir jika polisi tidak segera mengungkap identitas korban lainnya, kasus ini akan tenggelam dan dilupakan, dengan masyarakat hanya terpaku pada perkara penyadapan presiden.

“Ini seharusnya oleh kepolisian segera dibuka, siapa nama-nama pengusaha itu, pejabat, tokoh LSM hingga jurnalis. Dan dalam rangka apa mereka disadap,” ujarnya. Bambang menekankan bahwa kasus ini tidak kalah penting dari penyadapan terhadap presiden. Para ahli dan pegiat HAM sebelumnya menganggap pengungkapan ini krusial dari sisi perlindungan hak warga negara, bukan semata perkara menyangkut pejabat negara. Dugaan penyadapan ilegal ini memiliki implikasi luas terhadap hak asasi manusia, khususnya hak privasi dan kebebasan sipil, yang merupakan pilar penting dalam negara demokrasi.

Bambang bahkan melihat adanya kemungkinan motif lain yang lebih serius. “Bahkan kalau dikaitkan dengan asumsi adanya makar, bisa jadi penyadapan-penyadapan tokoh partai politik, pengusaha, juga dalam rangka untuk menambah ‘stok logistik’, misalnya, upaya makar,” jelasnya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa perkara penyadapan tersebut terkait motif lain di luar masalah politik, terutama terkait penyadapan kalangan pengusaha. “Dalam rangka apa menyadap pengusaha, jangan-jangan ini kaitannya dengan upaya pemerasan, atau backing, yang selama ini sudah menjadi isu di masyarakat,” paparnya. Ia membayangkan bahwa penyelidikan silang (cross investigation) antara mereka yang disadap dengan para penyadap dapat dilakukan jika penyidik polisi memang berniat mengungkap perkara penyadapan di luar isu presiden.

Siapa Dalang, Operator, dan Penerima Manfaat?

Selain mengungkap korban, Adrianus Meliala menyoroti pentingnya mengungkap siapa operator yang menjalankan mandat penyadapan dari empat tersangka. “Tidak mungkin penyadapan ini dikerjakan oleh empat jenderal itu,” ujar Adrianus. Ia menduga bahwa masalah teknis pasti dikerjakan oleh mereka yang berpangkat lebih rendah, misalnya bintang satu. Adrianus bahkan meminta media untuk turut mengungkap siapa saja operator dalam perkara penyadapan itu. Usulan ini juga diamini oleh Bambang Rukminto, yang menekankan bahwa operator di level bawah atau lapangan sangat penting untuk kepentingan penyelidikan.

Masyarakat juga menanti apakah penyelidikan skandal ini akan berhenti pada empat tersangka saja, ataukah ada ‘dalang’ yang berada di balik mereka. Adrianus Meliala tidak yakin ada dalang di belakang empat perwira tersebut, ia berpandangan bahwa dalangnya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit sendiri. Namun, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah kemana informasi hasil penyadapan itu diberikan dan siapa penerima manfaatnya. “Apakah untuk kepolisian sendiri, atau orang-orang di luar Polri? Politisi atau siapa?” tanya Adrianus. Desakan agar penyidik kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah juga disuarakan oleh para politikus di DPR.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada Sabtu (07/11/2026) berujar bahwa semua yang terlibat dalam perkara ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. “Jangan ada kompromi atau toleransi. Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan pada Sabtu (07/11/2026) bahwa “Semua akan kita telusuri,” namun pertanyaan-pertanyaan ini sejauh ini masih belum terjawab secara terbuka kepada publik.

Debat Pembentukan Tim Independen

Sejak kasus ini terungkap, suara-suara agar penyelidikan perkara penyadapan ilegal ini melibatkan tim ad hoc independen telah disuarakan oleh sejumlah pihak. Alasan utamanya adalah bahwa kasus ini merupakan isu sensitif berskala nasional, dan terlalu riskan jika hanya diserahkan kepada internal kepolisian sendiri. Kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian yang, menurut Bambang Rukminto, “naik-turun”, juga menjadi alasan kuat lainnya. Oleh karena itu, Bambang mengusulkan agar parlemen menginisiasi pembentukan komisi independen yang melibatkan PPATK, Komnas HAM, maupun Ombudsman.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan ide pembentukan tim ad hoc independen ini. Adrianus Meliala, misalnya, mendukung langkah yang sudah diambil oleh tim penyidik Polri. Ia percaya bahwa Kapolri Suyudi telah mendapatkan “lampu hijau” atau restu dari presiden, dan ini adalah momentum bagi polisi untuk mengembalikan citranya yang terpuruk. Bagaimanapun, Bambang Rukminto mengingatkan bahwa apabila Polri nantinya mempermainkan perkara ini, bersikap tidak serius, atau melokalisirnya, dampak buruknya akan dialami institusi kepolisian sendiri. “Publik pasti akan tambah apatis pada lembaga kepolisian. Selama ini kan, sudah menjadi rahasia umum, kepercayaan kepada polisi itu naik-turun, naik-turun,” jelasnya. Dampak buruk lainnya adalah menurunnya semangat anggota kepolisian yang masih progresif jika institusi mereka gagal menunjukkan integritas dalam penanganan kasus sepenting ini.

Kasus dugaan penyadapan ini menjadi ujian krusial bagi integritas institusi Polri dan kredibilitas pemerintahan yang baru. Penanganan yang objektif dan berbasis bukti adalah kunci untuk menjaga stabilitas politik, menegakkan supremasi hukum, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia.

• Pertarungan elite di balik kasus penyadapan Listyo terhadap Prabowo – Publik dapat apa?
• Kasus penyadapan Presiden Prabowo: Polri tetapkan tersangka baru selain mantan Kapolri Listyo Sigit
• DPR sahkan RUU Polri jadi UU, usia pensiun Kapolri resmi bertambah – Mengapa disebut ‘beraroma politik’ terkait Pemilu 2029?
• Penempatan kepolisian di bawah kementerian ditolak Kapolri, mengapa wacana itu dianggap bukan solusi?
• Sedikitnya 100 nyawa diduga melayang di tangan polisi dalam tiga tahun terakhir – ‘Mereka bukan sekadar angka, tapi nyawa manusia’