ZIAPMENANG.COM, KUPANG — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang perempuan berinisial RWM di rumah jabatan bupati, Rabu (11/11/2026).
Kasus ini mencuat setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut secara resmi ke Polda NTT dengan nomor registrasi LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Berdasarkan keterangan awal, korban mendatangi lokasi di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, lantaran diiming-imingi tawaran pekerjaan di perusahaan daerah air minum setempat oleh dua orang kenalannya.
Setibanya di rumah dinas, korban dibawa masuk ke dalam ruangan oleh kedua pengantar tersebut sebelum akhirnya dibiarkan seorang diri bersama bupati. Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami tindakan pemerkosaan sebanyak dua kali, yakni pada Rabu malam dan setelah tengah malam, sebelum akhirnya berhasil menghubungi adiknya untuk meminta pertolongan pada Kamis dini hari.
Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menilai kasus ini sangat mengkhawatirkan karena melibatkan relasi kuasa seorang pejabat publik. “Siapa tahu ini sudah menjadi pola. Mana ada seorang bupati ikut campur urusan merekrut pegawai dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” ujar Sondang Frishka.
- Laporan resmi diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
- Korban diduga mengalami pemerkosaan di rumah dinas setelah diiming-imingi pekerjaan.
- Polisi telah menyiapkan rujukan pendampingan psikologis dan menempatkan korban di rumah aman.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menyatakan pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dengan melakukan visum dan pemeriksaan saksi-saksi. Penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mendesak aparat kepolisian agar tidak memberikan perlakuan khusus kepada kepala daerah yang bersangkutan. Pihak Partai Gerindra juga memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan jika kader mereka terbukti bersalah dalam proses peradilan mendatang.
“Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajarannya untuk bertindak proaktif dalam mengusut kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual.”
— Habiburokhman
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melengkapi alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait sebelum memanggil terlapor untuk diperiksa secara resmi.

