ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi antara PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP, Selasa (17/11/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa pemanggilan tersebut telah dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan secara langsung di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan tingkat tinggi ini menjadi bagian dari rangkaian pengusutan perkara hukum yang tengah ditangani oleh korps adhyaksa terkait penyimpangan tata kelola minyak dan gas bumi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah pada periode 2009 hingga 2024.
Penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan pemeriksaan saksi kunci tersebut akan dimulai sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB pagi hari.
Kasus dugaan korupsi kerja sama operasional yang menyeret perhatian publik ini bermula dari temuan adanya kejanggalan dalam tata kelola administrasi, prosedur penunjukan mitra swasta, serta aliran dana yang melibatkan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah penyangga ibu kota tersebut.
Sebelum memanggil kepala daerah, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi lain dari berbagai unsur, termasuk jajaran direksi perusahaan daerah dan pihak swasta, serta melakukan penggeledahan di enam lokasi berbeda untuk mengumpulkan alat bukti.
Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Agung sebelumnya telah menggeledah Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.

Menanggapi proses hukum yang sedang berjalan di instansi penegak hukum nasional, Wali Kota Bekasi sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah daerah akan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan.
“Ya tentu saya sebagai Wali Kota Bekasi menghormati proses yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi sepanjang sesuai prosedur hukum, Pemkot Bekasi tentu akan kooperatif untuk mendukung segala tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan.”
— Tri Adhianto
Tri Adhianto juga menegaskan bahwa jajaran Pemerintah Kota Bekasi tidak akan menghalangi proses hukum yang tengah berjalan demi terciptanya transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Prinsipnya, Pemkot Bekasi tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.”
— Tri Adhianto
Penyidik menegaskan bahwa pemanggilan saksi ini murni berdasarkan kebutuhan penegakan hukum dan pengembangan alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan, serta berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung secara pasti kerugian keuangan negara.

