ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, guna mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal dan serangkaian tindakan melanggar hukum yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan strategis ini diselenggarakan sebagai langkah pengawasan legislatif untuk membongkar seluruh fakta di balik operasi senyap yang disinyalir melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi kepolisian lainnya. Parlemen memandang permasalahan ini tidak sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas politik dan kedaulatan negara yang berpotensi merongrong jalannya pemerintahan yang sah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa lembaganya mendesak pihak kepolisian untuk membuka secara transparan seluruh temuan investigasi di lapangan agar akar permasalahan dapat segera diatasi tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait.”
— Habiburokhman
Dalam agenda rapat yang berlangsung sejak pagi hari tersebut, para legislator dari berbagai fraksi mencecar pimpinan Polri terkait motif di balik aksi spionase domestik ini. Selain intersepsi komunikasi kepala negara, Komisi III menyoroti adanya dugaan tindakan lain seperti pengawasan terselubung, pembunuhan karakter, hingga pengondisian opini publik melalui media sosial.
Rangkaian tindakan terstruktur tersebut dikhawatirkan dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan ketidakstabilan nasional serta menghalangi kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Menanggapi potensi ancaman tersebut, pihak parlemen menilai bahwa bukti-bukti yang mengarah pada upaya pelemahan institusi kepresidenan harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius guna memastikan tidak ada pihak yang dapat mencederai kedaulatan negara melalui tindakan spionase ilegal.
Habiburokhman menambahkan bahwa apabila seluruh rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut terbukti kebenarannya dalam proses penyidikan, maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang memiliki konsekuensi pidana nyata. Penegakan hukum yang tidak pandang bulu menjadi tolok ukur penting bagi kredibilitas aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan nasional.
“Intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya.”
— Habiburokhman
Di sisi lain, institusi kepolisian menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan menuntaskan perkara ini secara profesional bersama satuan tugas khusus yang telah dibentuk. Polri bersama lembaga terkait terus memperkuat koordinasi untuk mengaudit sistem keamanan siber guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan, Rabu (12/11/2026).
