ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai langkah eksekusi atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Subhan Palal. Pencabutan dokumen administratif yang diterbitkan pada 2019 tersebut dilakukan secara resmi di Jakarta melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, Jumat (13/11/2026).
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tindakan pemerintah ini merupakan konsekuensi mutlak dari putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki ruang untuk mempertahankan dokumen tersebut karena dasar hukum penerbitannya telah dianulir oleh lembaga peradilan tertinggi. Langkah ini diambil untuk menjaga kewibawaan administrasi negara dan memastikan kepatuhan terhadap Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pencabutan Suket penyetaraan ijazah Gibran dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.
- Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 secara resmi membatalkan Suket yang terbit pada 2019.
- Yusril menyatakan putusan MA bersifat final dan mengikat bagi pejabat tata usaha negara.
Yusril menjelaskan bahwa posisi hukum Gibran kini menghadapi tantangan serius terkait syarat pendidikan jabatan Wakil Presiden. Mengingat putusan MA telah membatalkan penyetaraan pendidikan tersebut, status Gibran sebagai pejabat publik kini harus ditinjau kembali sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku. Ia menambahkan bahwa dalam perkara tata usaha negara, pejabat tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga tidak ada lagi jalur hukum untuk memulihkan validitas surat keterangan tersebut.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
— Yusril Ihza Mahendra
Dinamika ini juga berdampak pada proses hukum lainnya yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Yusril memprediksi bahwa gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana terkait ijazah tersebut kemungkinan besar akan dihentikan oleh majelis hakim. Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara tersebut telah dicabut, sehingga tidak ada lagi materi yang dapat diperiksa oleh pengadilan.
Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 menjadi dasar hukum yang mencabut dokumen penyetaraan pendidikan dengan nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Di tengah spekulasi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden, Yusril membantah keterlibatannya sebagai pemimpin tim khusus untuk menangani isu ijazah ini. Ia menegaskan bahwa perannya hanya sebatas mengoordinasikan persoalan hukum sesuai dengan kewenangannya sebagai menteri. Mengenai potensi pemberhentian jabatan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.
Pencabutan suket ini memicu urgensi tata negara karena berkaitan langsung dengan persyaratan administratif yang menjadi syarat mutlak dalam pencalonan jabatan Wakil Presiden.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.”
— Yusril Ihza Mahendra
Situasi ini semakin kompleks dengan adanya langkah Gibran yang telah mendatangi pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Langkah tersebut kini tengah diproses oleh lembaga legislatif, sementara pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan administratif dilakukan dengan merujuk pada putusan pengadilan yang sudah final. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari MPR terkait suksesi dan verifikasi ulang persyaratan jabatan tinggi negara pasca-pencabutan dokumen pendidikan tersebut.
 penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai langkah ...){kind=link}