ZIAPMENANG.COM, YOGYAKARTA — Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengamankan 154 orang pasca-aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di depan kantor DPRD DIY hingga kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (10/11/2026). Kericuhan dipicu oleh tindakan anarkis sekelompok massa yang melemparkan batu dan bom molotov ke arah petugas, yang kemudian direspons aparat dengan pengerahan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa, Selasa (10/11/2026).
Aksi demonstrasi yang awalnya diinisiasi oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut mulanya berjalan kondusif. Massa menyampaikan serangkaian tuntutan, mulai dari penarikan militer di wilayah konflik, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga penolakan terhadap peraturan pembentukan Jaga Warga yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal. Situasi berubah drastis ketika massa mulai melakukan perusakan fasilitas umum di sepanjang jalur Malioboro hingga area gedung DPRD DIY.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengungkapkan bahwa mereka yang diamankan berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMP, hingga anak-anak. Pihaknya membantah tuduhan mengenai pengerahan kendaraan taktis ke dalam area kampus UGM, menegaskan bahwa aparat tetap menahan diri di perbatasan kampus saat massa membubarkan diri ke kawasan tersebut.
- Polda DIY mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan demonstrasi.
- Aksi dipicu oleh serangan bom molotov dan batu terhadap aparat di depan gedung DPRD DIY.
- Sebanyak 4 SSK Brimob dikerahkan untuk memulihkan ketertiban di titik-titik krusial kota.
Menanggapi eskalasi yang terjadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam guna mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi provokator. Ia menekankan perlunya pemisahan antara demonstran yang membawa aspirasi murni dengan kelompok yang sengaja menunggangi aksi untuk melakukan tindakan kriminal.
“Di sini perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil, karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif.”
— Sukamta
Sukamta juga mengingatkan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat, namun tindakan anarkisme tidak dapat dibenarkan dalam ruang publik. Ia meminta aparat kepolisian untuk tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan profesional dalam menangani massa, serta memastikan hak-hak hukum bagi mereka yang diamankan tetap terpenuhi.
“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi mereka yang ditangkap.”
— Sukamta
Hingga saat ini, proses pemeriksaan terhadap ratusan orang yang diamankan masih terus dilakukan oleh jajaran Polda DIY. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memilah individu yang terbukti terlibat tindakan pidana dengan mereka yang hanya terjebak dalam situasi kericuhan. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait juga telah mulai melakukan pendataan terhadap kerusakan infrastruktur publik, seperti papan reklame, pot bunga, dan trotoar, yang terdampak akibat bentrokan tersebut.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial yang berpotensi memperkeruh suasana. Polisi menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi menjaga stabilitas dan marwah Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya yang menjunjung tinggi kedamaian.
Aparat kepolisian telah mengamankan 154 orang dalam rangkaian kericuhan demo yang terjadi di Yogyakarta.
Kejadian ini menjadi perhatian nasional karena Yogyakarta merupakan simbol pusat pendidikan yang sensitif terhadap dinamika politik dan stabilitas keamanan.
 mengamankan 154 orang pasca-aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di depan kantor DPRD DIY hingga kawas...){kind=link}