ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal terkait keabsahan dokumen tersebut.
Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026, yang secara efektif membatalkan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan tujuh tahun silam. Langkah administratif ini diambil pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi peradilan yang berkekuatan hukum tetap, sekaligus merespons polemik berkepanjangan mengenai validitas dokumen pendidikan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Keputusan administratif ini mencabut dokumen penyetaraan yang diterbitkan pada tahun 2019, sehingga surat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan kewajiban birokrasi yang diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Yusril, posisi pemerintah dalam perkara ini sudah final dan tidak menyisakan ruang bagi upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan status surat tersebut.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” — Yusril Ihza Mahendra
Yusril menambahkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) hanya diberikan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, pihak tergugat dalam hal ini tidak memiliki legal standing untuk melakukan upaya hukum guna memulihkan kembali surat yang telah dibatalkan tersebut. Kondisi ini secara langsung berdampak pada gugatan serupa yang saat ini sedang bergulir di PTUN Jakarta yang diajukan oleh Denny Indrayana.
- Kemendikdasmen mencabut Suket pendidikan Gibran bernomor 9149/D.D1/KS/2019.
- Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung.
- Suket penyetaraan pendidikan tersebut kini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
Lebih jauh, Yusril menyoroti adanya konsekuensi serius terkait persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Ia menilai bahwa jika penyetaraan pendidikan dinyatakan batal, maka status pemenuhan syarat pendidikan formal sebagai prasyarat jabatan harus ditinjau kembali melalui koridor konstitusi yang berlaku.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” — Yusril Ihza Mahendra
Terkait gugatan di PTUN Jakarta, Yusril memperkirakan bahwa majelis hakim kemungkinan besar akan menghentikan pemeriksaan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan objek sengketa, yaitu surat keterangan penyetaraan pendidikan, sudah tidak ada lagi karena telah dicabut secara resmi oleh kementerian terkait. Langkah kementerian ini pun menjadi penutup bagi rangkaian polemik administratif yang telah berlangsung sejak masa pemilihan umum, Kamis (12/11/2026).
 secara resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Pr...){kind=link}