ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI secara resmi menyatakan bahwa rencana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi relevan menyusul langkah pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatannya, Kamis (12/11/2026).
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa sikap fraksinya adalah menghormati keputusan Gibran untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menurut Khozin, pengunduran diri ini secara otomatis menghilangkan objek konstitusional yang menjadi dasar pengajuan HMP di parlemen, sehingga polemik yang selama ini memicu kegaduhan publik diharapkan dapat segera diakhiri.
Meskipun menilai usulan tersebut kehilangan urgensi, Khozin mengungkapkan bahwa secara prosedural, pengusulan HMP yang telah diteken oleh lebih dari 120 anggota DPR dari seluruh fraksi tetap akan berproses. Agenda pengumuman resmi mengenai usulan HMP tersebut dijadwalkan akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung pada hari ini.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah tersebut.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” tegas Khozin dalam keterangannya.
Keputusan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden sendiri telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026). Budi membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Menanggapi kekosongan jabatan yang terjadi, Khozin menjelaskan bahwa mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden telah diatur secara ketat dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru setelah jabatan tersebut dinyatakan lowong.
Proses pengisian jabatan tersebut juga akan melibatkan Presiden yang harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), di mana Presiden diwajibkan mengusulkan nama calon maksimal 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan.
Di sisi lain, Khozin menekankan bahwa dinamika politik yang terjadi harus menjadi momentum perbaikan sistemik bagi bangsa. Ia berharap seluruh pihak dapat kembali fokus pada agenda pembangunan nasional dan pemenuhan janji-janji kampanye pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.
- Pengunduran diri Gibran membuat HMP kehilangan objek konstitusionalnya.
- Mekanisme pengisian jabatan Wapres diatur melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
- DPR tetap mengagendakan pengumuman usulan HMP dalam rapat paripurna.
“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” ujar Khozin menambahkan.
Selain fokus pada transisi pemerintahan, PKB juga mendorong adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi kepemiluan. Khozin menyebutkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI yang saat ini tengah membahas revisi UU Pemilu akan memasukkan poin-poin evaluatif terkait mekanisme pendaftaran calon sebagai langkah korektif agar polemik serupa tidak terulang di masa depan.
Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP tersebut dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjutinya sesuai dengan jadwal persidangan yang berlaku. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, sempat mengonfirmasi bahwa rapat paripurna terdekat akan menjadi forum untuk meneruskan aspirasi dari 120 anggota DPR tersebut.
Langkah PKB untuk menghentikan wacana HMP ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan baru yang sedang berjalan. Dengan menutup ruang perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang telah menjadi pusat perhatian selama masa transisi, partai-partai di parlemen diharapkan dapat mengalihkan energi politik mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan kebijakan publik yang lebih produktif bagi masyarakat luas.
