ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka menyatakan bahwa seluruh prestasi masa lalu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini dianggap tidak bernilai atau bernilai nol menyusul dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan keras ini disampaikan Habiburokhman sebagai respons atas kritik publik serta sindiran dari eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang menyoroti perubahan sikapnya terhadap sosok mantan pimpinan Polri tersebut, Sabtu (07/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan bahwa perubahan pandangannya tidak lepas dari doktrin “perkalian nol” atau zero multiplier yang ia pelajari selama berkecimpung di dunia militer dan organisasi taktis. Doktrin tersebut menempatkan integritas dan loyalitas sebagai faktor pengali utama dalam menilai seorang personel. Menurutnya, ketika seorang perwira tinggi terbukti melakukan pelanggaran berat seperti penyadapan ilegal terhadap kepala negara, maka rekam jejak prestasi yang pernah ditorehkan sebelumnya secara otomatis kehilangan relevansinya.
“Segala prestasi dia sebelumnya seberapa pun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri.”
— Habiburokhman
Isu ini mencuat kembali setelah Habiburokhman dituding sebagai “pemuja” Listyo Sigit, merujuk pada momen saat ia melontarkan pujian dalam rapat paripurna pengesahan RUU Polri pada 9 Juni 2026. Kala itu, ia sempat menyebut Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa di hadapan jajaran menteri dan anggota dewan. Namun, ia menegaskan bahwa pujian tersebut disampaikan sebelum fakta mengenai adanya kejahatan penyadapan ilegal terungkap ke publik.
Menanggapi sindiran yang diarahkan kepadanya, Habiburokhman memilih untuk tidak ambil pusing. Ia menegaskan bahwa dalam iklim demokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berasumsi mengenai karakter maupun sikap politiknya. Fokus utamanya saat ini, lanjut Habiburokhman, adalah memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
- Pernyataan Habiburokhman merupakan respons terhadap dugaan penyadapan ilegal oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Doktrin “perkalian nol” digunakan sebagai dasar penilaian terhadap integritas perwira yang melanggar hukum.
- DPR mendesak pengusutan tuntas kasus penyadapan yang menyeret kepala negara dan sejumlah pihak lainnya.
Komisi III DPR RI kini menuntut agar pihak kepolisian mengungkap latar belakang dan motif di balik tindakan penyadapan tersebut. Habiburokhman menekankan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun yang terlibat untuk lolos dari jeratan hukum, tanpa memandang pangkat atau jabatan yang pernah disandang.
Habiburokhman mengibaratkan seluruh pencapaian Listyo Sigit kini bernilai nol, sebuah angka yang secara matematis akan melenyapkan nilai prestasi apa pun melalui doktrin perkalian nol.
Sebelum skandal ini mencuat, hubungan kerja antara DPR dan kepolisian terbilang cukup harmonis. Pada rapat paripurna tanggal 9 Juni 2026, Habiburokhman secara spesifik menyampaikan apresiasi kepada Listyo Sigit yang saat itu hadir di Kompleks Parlemen, Senayan. Kini, situasi berbalik arah secara drastis seiring dengan tuntutan keadilan yang disuarakan oleh para legislator terkait pelanggaran privasi dan kedaulatan negara yang diduga dilakukan melalui perangkat intelijen kepolisian.
Hingga saat ini, publik masih menanti langkah konkret dari Polri untuk membuktikan netralitas institusi dalam mengusut skandal internal tersebut. Habiburokhman memastikan bahwa Komisi III akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, seraya menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai aparat penegak hukum.
Dugaan penyadapan ini masih dalam tahap investigasi dan mencakup klaim mengenai keterlibatan mantan petinggi Polri dalam operasi ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian kini menjadi taruhan utama. Habiburokhman menyatakan bahwa langkah tegas terhadap oknum yang terlibat, termasuk mantan pimpinan tertinggi, merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan martabat dan kredibilitas Polri di mata masyarakat luas. Ia berharap insiden ini menjadi momentum bagi kepolisian untuk melakukan pembenahan internal yang lebih ketat, terutama dalam pengawasan penggunaan teknologi penyadapan agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan di luar koridor hukum yang sah.
“Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya.”
— Habiburokhman
Situasi politik nasional pun turut memanas seiring dengan berkembangnya isu penyadapan ini. Berbagai pihak kini mendesak agar pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi mengenai sejauh mana dampak penyadapan tersebut terhadap keamanan nasional. Bagi Habiburokhman, integritas negara berada di atas kepentingan individu, dan tindakan penyadapan terhadap Presiden adalah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi dalam sistem demokrasi yang sehat di Indonesia.
