ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Gelombang protes digital dan aksi boikot yang dimotori oleh warganet meluas di berbagai platform media sosial setelah pesohor Raffi Ahmad menghadiri perayaan Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (29/10/2026), yang memicu reaksi keras karena dianggap sebagai narasi tandingan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa.
Keterlibatan Raffi Ahmad dalam acara tersebut bersama aparat kepolisian dan sejumlah pemengaruh mendapat sorotan tajam dari publik, terutama karena dilangsungkan hanya berselang sehari setelah aksi unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di lokasi yang sama. Publik menilai langkah para pesohor yang merapat ke lingkaran kekuasaan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencederai sentimen masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, menilai boikot yang dilayangkan kepada para pemengaruh merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, situasi ekonomi yang berat, mulai dari masalah pengangguran hingga kenaikan harga bahan pokok, tidak sejalan dengan citra terkendali yang kerap disuarakan oleh para pendukung rezim di ruang digital.
Boikot terhadap para pemengaruh mencerminkan ketidakpuasan publik atas jurang pemisah antara narasi artifisial di media sosial dan realitas kesulitan hidup masyarakat.
Dampak dari aksi boikot ini mulai dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha yang berafiliasi dengan acara yang melibatkan figur publik terkait. Salah satu contoh nyata terlihat pada pembatalan keikutsertaan unit usaha kuliner Cuan King dalam acara RANS Carnival di Yogyakarta, menyusul keputusan pemiliknya, Rangga, untuk mundur sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan massa.
Rangga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat serta gelombang penolakan dari puluhan tenant lainnya. Berdasarkan keterangannya, persiapan yang telah menelan modal jutaan rupiah terpaksa dihentikan demi menjaga integritas moral di tengah situasi sosial yang memanas, Selasa (03/11/2026).
“Sebagai pengusaha kecil, aku juga belajar untuk tidak menambah kekecewaan, dan pada akhirnya rezeki tidak tertukar karena warga saling membantu.”
— Rangga
Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Preciosa Alnashava, berpandangan bahwa para pemengaruh memiliki tanggung jawab moral yang besar karena memanfaatkan modal sosial dan simbolik yang mereka miliki. Ia menekankan bahwa kritik dan aksi de-platforming yang diarahkan kepada mereka bukan sekadar serangan personal, melainkan bentuk tuntutan transparansi atas penggunaan pengaruh publik.
- Boikot pemengaruh merupakan akumulasi kekecewaan atas kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
- Aksi solidaritas pengusaha kecil bermunculan melalui pembatalan keikutsertaan dalam bazar.
- Publik menuntut transparansi akuntabilitas dan tanggung jawab moral dari figur publik yang dekat dengan kekuasaan.
Di sisi lain, peneliti politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya, berpendapat bahwa meskipun gerakan boikot tersebut efektif menurunkan legitimasi politik rezim di mata publik, strategi pengerahan pemengaruh oleh pemerintah diperkirakan akan terus berlanjut guna membentuk opini publik. Kendati demikian, tekanan sosial yang masif ini membuktikan bahwa masyarakat sipil kini semakin kritis dan tidak mudah dipengaruhi oleh pencitraan digital semata.
