ZIAPMENANG.COM, HAMBALANG — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, untuk membahas berbagai isu krusial terkait stabilitas keamanan nasional, Minggu (08/11/2026).
Pertemuan strategis ini berlangsung di tengah sorotan publik terhadap pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran para purnawirawan jenderal bintang empat tersebut bertujuan untuk menyerap masukan serta pengalaman lintas generasi dalam menghadapi dinamika keamanan yang kian kompleks pada awal masa pemerintahan kabinet baru.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Diskusi berlangsung dalam suasana yang cair namun tetap mendalam, mencakup topik reformasi kultural institusi kepolisian hingga upaya menjaga integritas penegak hukum di tengah transisi politik nasional.
- Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kapolri di kediaman pribadi Hambalang.
- Pertemuan dilakukan untuk bertukar pandangan strategis mengenai stabilitas keamanan nasional.
- Diskusi berlangsung di tengah pengusutan kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit.
Istana Kepresidenan menegaskan bahwa forum ini merupakan upaya pemerintah untuk merangkul perspektif para senior kepolisian demi memperkuat koordinasi keamanan. “Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” ungkap keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Kasus penyadapan yang menjadi latar belakang diskursus ini telah memasuki tahap penyidikan intensif. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang kini ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Irjen Pol Slamet Uliandi yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum dilakukan penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pimpinan organisasi masyarakat dan pengusaha. Langkah konsolidasi dengan para mantan Kapolri ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Bhayangkara.
| Detail Pertemuan | Informasi Terkait |
|---|---|
| Lokasi | Hambalang, Bogor |
| Pemimpin | Presiden Prabowo Subianto |
| Jumlah Peserta | 10 Mantan Kapolri |
| Fokus Utama | Stabilitas Keamanan Nasional |
Salah satu pengamat keamanan menilai bahwa keterlibatan para sesepuh Polri sangat krusial dalam memberikan legitimasi moral bagi kepemimpinan Polri saat ini. Pengalaman para mantan pimpinan yang pernah menghadapi krisis di era masing-masing diharapkan dapat menjadi kompas bagi Polri dalam menavigasi tantangan ke depan, terutama terkait profesionalisme dan netralitas institusi.
Selain para mantan Kapolri, tampak hadir pula sejumlah pejabat utama Polri seperti Astamaops Roycke Harry Langie dan Kadiv Propam Mahmud Nazly Harahap. Kehadiran mereka menegaskan bahwa koordinasi antara pimpinan aktif dan para pendahulu tetap terjaga dengan baik di bawah pengawasan langsung Presiden.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi lintas institusi dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang bersifat siber maupun konvensional. “Pengalaman kolektif yang terakumulasi dari sepuluh mantan Kapolri itu merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan preventif terhadap berbagai ancaman kejahatan transnasional maupun potensi gesekan sosial,” ujar salah satu perwakilan pemerintah dalam forum tersebut.
- Penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pejabat negara terus berlanjut di Bareskrim Polri.
- Pemerintah melibatkan 10 mantan Kapolri untuk mengonsolidasikan stabilitas nasional.
- Diskusi mencakup penguatan profesionalisme Polri sebagai garda terdepan keamanan dalam negeri.
Para mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan ini menjadi krusial karena dilakukan di tengah krisis kepercayaan institusional akibat kasus penyadapan yang melibatkan petinggi Polri.
Langkah merangkul para purnawirawan jenderal polisi ini diprediksi akan menjadi pola komunikasi tetap yang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Dengan mengedepankan musyawarah, pemerintah berharap dapat meminimalisasi potensi resistensi kebijakan sekaligus memperkuat soliditas di antara pemangku kepentingan sektor keamanan negara.
