ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menegaskan tidak akan mengajukan kandidat calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, melainkan menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan dua nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional yang berlaku pasca-pengunduran diri Gibran dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026), Sabtu (14/11/2026).
Ketua Fraksi PKB di MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan bahwa partainya tidak memiliki agenda untuk menyodorkan nama tertentu kepada Presiden. Fokus utama PKB saat ini adalah memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Untuk cawapres, kami sepenuhnya serahkan kepada bapak presiden. Namun, MPR secara institusional mengirimkan surat kepada presiden agar mengirimkan dua nama calon wakil presiden ke MPR untuk nanti dipilih dan diputuskan dalam sidang paripurna.”
— Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
Dalam proses pengisian kekosongan jabatan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim ad hoc atau tim verifikasi. Tim ini memiliki tanggung jawab krusial untuk memeriksa latar belakang serta kualifikasi calon yang diusulkan oleh Presiden agar benar-benar memenuhi syarat administratif dan konstitusional sebelum dibawa ke forum pengambilan keputusan tertinggi.
Mengenai prosedur detail yang akan ditempuh, Neng Eem menjelaskan bahwa PKB lebih mengedepankan pembahasan mengenai mekanisme teknis ketimbang terjebak dalam spekulasi figur. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas politik nasional agar pemerintahan tetap dapat berjalan efektif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatan berakhir pada tahun 2029.
- PKB tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti.
- Presiden Prabowo Subianto memegang hak usulan dua nama calon kepada MPR.
- MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon wakil presiden.
Lebih lanjut, Neng Eem menekankan bahwa keterlibatan MPR dalam proses ini dilakukan secara institusional melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden. Hal ini dilakukan demi menjamin transparansi dan legitimasi proses pemilihan wakil presiden yang baru di hadapan sidang paripurna nantinya.
Langkah verifikasi oleh MPR menjadi krusial karena Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR saat terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Adapun jadwal pelaksanaan rapat paripurna MPR untuk pemilihan calon wakil presiden telah ditetapkan pada 2 Desember 2026. Hingga saat ini, PKB berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses ini agar tetap kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu di tengah masyarakat.
“Kami tadi lebih berbicara tentang mekanisme, bagaimana secara konstitusional apabila terjadi kekosongan wapres, maka tahapan yang harus dilakukan MPR seperti apa.”
— Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
Sikap non-intervensi yang diambil PKB ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga soliditas koalisi pemerintah. Dengan menyerahkan keputusan kepada Presiden, PKB berusaha menghindari potensi konflik internal yang mungkin muncul jika partai-partai pendukung saling berebut posisi. Fokus partai saat ini tetap tertuju pada penguatan fungsi legislasi dan pengawasan di parlemen, yang dianggap lebih relevan dengan aspirasi konstituen mereka.
Selain PKB, sejumlah partai politik lain dalam koalisi pendukung pemerintah juga telah menyatakan sikap serupa untuk tidak mengajukan nama secara sepihak. Ketegasan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan di MPR, sehingga kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung lama dan tidak mengganggu agenda pembangunan nasional yang telah disusun dalam Kabinet Merah Putih.
Tim verifikasi MPR dipastikan akan bekerja secara cermat dalam meneliti setiap berkas calon yang dikirimkan oleh Presiden. Kriteria mengenai kapasitas kenegaraan dan kemampuan menjaga stabilitas nasional menjadi aspek utama yang akan menjadi sorotan dalam proses seleksi tersebut. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa sosok yang terpilih nantinya memiliki legitimasi yang kuat dan mampu mendampingi Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
 secara resmi menegaskan tidak akan mengajukan kandidat calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka, mela...){kind=link}