ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika politik nasional, Jumat (13/11/2026).
Harapan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyikapi potensi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia. Menurutnya, Muhaimin Iskandar memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan, mengingat rekam jejak panjang sang ketua umum di dunia legislatif maupun eksekutif.
Dalam kesempatan tersebut, Lalu menekankan bahwa aspirasi ini mencerminkan keinginan internal partai yang menginginkan kader terbaiknya menempati posisi strategis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa PKB tetap menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
“Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?”
— Lalu Hadrian Irfani
Proses pengisian jabatan wakil presiden ini nantinya akan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan regulasi yang ada, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menentukan dan mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan ke parlemen. PKB menyatakan kesiapan mereka untuk menunggu proses tersebut berjalan tanpa memberikan tekanan berlebih kepada pihak istana.
Lebih lanjut, Lalu memastikan bahwa seluruh kader PKB akan bersikap satu komando mengikuti keputusan akhir yang diambil oleh Muhaimin Iskandar. Soliditas partai menjadi modal utama dalam mengawal setiap langkah politik yang akan diambil ke depannya, sembari terus menjaga komunikasi dengan partai-partai koalisi lainnya di pemerintahan.
- PKB berharap Muhaimin Iskandar dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pengganti.
- Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sesuai regulasi untuk menentukan dua nama calon.
- Fraksi PKB berkomitmen penuh mengawal keputusan yang diambil oleh Ketua Umum partai.
Di tengah spekulasi yang berkembang, PKB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas nasional. Pihaknya mengingatkan agar dinamika politik yang terjadi saat ini tidak mengganggu jalannya program-program kerja pemerintah yang telah disepakati bersama DPR RI. Fokus utama saat ini, menurut PKB, adalah memastikan keberlanjutan pembangunan dan keamanan nasional tetap terjaga di tengah transisi kepemimpinan.
Menanggapi berbagai rumor yang beredar di publik, Lalu meminta semua pihak untuk tidak memperkeruh situasi dengan spekulasi yang tidak berdasar. Ia mengimbau agar ruang politik diberikan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk menjalankan proses suksesi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“PKB prinsipnya sami’na wa thana terhadap Ketua Umum. Jadi Ketua Umum memutuskan apa, Ketua Umum memutuskan siapa, kami sebagai prajurit tentu akan mengamankan.”
— Lalu Hadrian Irfani
Meskipun wacana ini cukup menyita perhatian publik, posisi PKB saat ini tetap berada dalam koridor pendukung pemerintah. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi di tingkat koalisi mengenai perubahan formasi kabinet atau posisi wakil presiden, namun pernyataan PKB telah membuka ruang diskusi baru mengenai arah peta politik nasional ke depan.
Situasi politik pasca-pemilu memang menuntut kedewasaan semua pihak. PKB berharap agar setiap langkah politik yang diambil oleh para elit bangsa senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat luas dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan tetap memegang teguh prinsip loyalitas kepada kepemimpinan nasional, PKB menegaskan bahwa mereka akan terus berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa melalui jalur-jalur yang tersedia dalam sistem demokrasi.
Wacana mengenai pergantian posisi wakil presiden muncul sebagai respons atas dinamika politik nasional yang memerlukan kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.
Ke depan, perhatian publik diprediksi akan tertuju pada bagaimana Presiden Prabowo Subianto merespons berbagai aspirasi dari partai-partai pendukungnya. Apakah akan ada penyesuaian dalam konfigurasi kepemimpinan atau pemerintah akan tetap fokus pada formasi yang ada, menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab melalui keputusan politik di tingkat tertinggi dalam waktu dekat.
Proses pergantian wakil presiden harus melalui prosedur konstitusional yang ketat dan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan politik partai tanpa dasar hukum yang jelas.
Partai-partai politik, termasuk PKB, kini berada dalam posisi menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. Selama proses ini berlangsung, PKB menyatakan akan tetap menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di DPR RI dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan.
 secara terbuka menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, unt...){kind=link}