ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Pemerintah secara resmi memastikan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan mengambil lahan di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), menyusul gelombang kritik publik yang khawatir terhadap alih fungsi lahan konservasi tersebut. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan klarifikasi tegas pada Rabu (18/11/2026) untuk meredam polemik mengenai rencana pemanfaatan area seluas 8 hektare yang sempat memicu perdebatan luas di berbagai kalangan, termasuk civitas akademika dan aktivis lingkungan.
Polemik ini bermula setelah muncul wacana pemanfaatan lahan di lingkungan kampus UI sebagai bagian dari program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat sempat bereaksi keras karena mengira pembangunan fisik gedung sekolah akan merusak ekosistem hutan kota yang berfungsi vital sebagai daerah resapan air dan paru-paru hijau bagi wilayah penyangga ibu kota. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengorbankan kawasan hijau tersebut.
“Semua yang hari ini lagi marah-marah seolah-olah hutan kota UI akan dibangun sekolah rakyat. Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keputusan membangun Sekolah Rakyat di hutan kota. Saya pastikan saya tidak akan setuju apabila hutan kota dialihfungsikan menjadi gedung.”
— Muhaimin Iskandar
Klarifikasi serupa disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman informasi mengenai lokasi spesifik pembangunan. Menurutnya, lahan yang sedang dikaji oleh pihak kementerian bukanlah area hutan kota yang dilindungi, melainkan lahan milik UI yang berada di sisi Jakarta dan berimpitan dengan kawasan hutan. Ia menekankan bahwa dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pemerintah senantiasa mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan tidak akan melanggar aturan tata ruang yang ada.
- Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat tidak dibangun di dalam area Hutan Kota UI.
- Lokasi yang dikaji adalah lahan milik UI di sisi Jakarta yang berbatasan dengan hutan.
- Pemprov DKI menyiapkan dua lokasi alternatif di Cakung dan Pegadungan untuk menampung kuota 3.000 siswa.
Proses pencarian lokasi ini sendiri berawal dari permintaan Menteri Sosial kepada Rektor UI untuk mengidentifikasi aset lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai fasilitas pendidikan bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Kebutuhan lahan yang cukup luas muncul karena target kapasitas sekolah yang dirancang mampu menampung lebih dari 3.000 siswa. Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Kemensos akan melakukan pengecekan lapangan serta kajian teknis yang mendalam sebelum ada perjanjian kerja sama formal yang diteken, mengingat syarat pembangunan harus memenuhi standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat.
Dari total 360 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baru sekitar 50 persen di antaranya yang berhasil memenuhi kriteria kelayakan teknis setelah melalui proses seleksi selama dua tahun terakhir.

Di sisi lain, Universitas Indonesia melalui Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan bahwa komitmen kampus terhadap pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama. Pihak universitas menyatakan bahwa akses pendidikan dan keberlangsungan ekosistem tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang bijak. Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung telah menyiapkan lokasi alternatif di Cakung, Jakarta Timur, dan Pegadungan, Jakarta Barat, untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, turut menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap rencana pembangunan yang menyentuh aset publik. Ia meminta pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai status lahan dan dampak lingkungan agar tidak muncul informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Hidayat menekankan agar pemerintah tidak terpaku pada satu lokasi saja, melainkan terus mempertimbangkan opsi lain seperti optimalisasi aset negara yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk mendukung misi pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Hutan Kota UI memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologis di wilayah Depok dan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air serta penyaring polusi udara di tengah padatnya kawasan perkotaan.
Hingga saat ini, pihak Kementerian Sosial masih terus mengevaluasi usulan lahan yang masuk dengan mempertimbangkan parameter keselamatan, ketersediaan air, dan kemiringan tanah. Pemerintah berkomitmen bahwa setiap pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat sosial bagi warga sekitar tanpa merusak fungsi ekologis kawasan yang telah terjaga selama puluhan tahun. Masyarakat diharapkan dapat terus memantau perkembangan proses ini, mengingat keputusan akhir mengenai lokasi pembangunan akan dilakukan secara transparan dan melalui kajian teknis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

