Thursday, November 19, 2026
HomeNewsRUU Perampasan Aset Disahkan DPR, 18 Tahun Perjuangan

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, 18 Tahun Perjuangan

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk memperkuat pemberantasan korupsi setelah penantian panjang selama 18 tahun, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah bersama pemerintah. Proses panjang legislasi ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari penyusunan draf awal pada dekade sebelumnya hingga akhirnya mencapai titik sepakat melalui mekanisme Panitia Kerja.

Dari total 397 daftar inventarisasi masalah yang dibahas secara maraton, sebanyak 160 dinyatakan tetap, 135 mengalami perubahan redaksional, 40 mengalami perubahan substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar akomodatif serta berlandaskan prinsip keadilan.

2008 — Gagasan awal pembentukan regulasi perampasan aset mulai digulirkan di ruang publik.

2012 — Pemerintah mulai menyusun draf resmi untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional.

2023 — Surat presiden beserta naskah akademik diterima oleh parlemen untuk dibahas lebih lanjut.

Kamis (19/11/2026) — Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan beleid tersebut menjadi undang-undang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan regulasi ini turut mengakomodasi berbagai pandangan kritis dari masyarakat serta kalangan akademisi. Keterlibatan publik melalui Panitia Kerja menjadi kunci agar produk hukum yang lahir memiliki legitimasi kuat dalam penegakan hukum.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan.”

— Habiburokhman

Perjalanan regulasi ini sendiri menemui banyak hambatan politik sejak pertama kali digagas pada tahun 2008. Rancangan tersebut sempat masuk dan keluar dari daftar program legislasi nasional pada beberapa periode pemerintahan tanpa kejelasan penyelesaian hingga akhirnya didorong kembali pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyambut baik pengesahan beleid tersebut sebagai bentuk jawaban atas penantian panjang masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa komitmen pimpinan lembaga legislatif dalam menuntaskan aturan ini merupakan wujud tanggung jawab institusional kepada rakyat.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat.”

— Nasir Djamil

Kehadiran undang-undang baru ini diharapkan mampu menjadi instrumen tambahan yang efektif bagi aparat penegak hukum dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana ekonomi. Fokus utama regulasi ini adalah melacak dan menyita aset hasil kejahatan agar tidak dapat dinikmati oleh para pelaku.

Dengan disahkannya aturan tersebut, pemerintah bersama aparat penegak hukum kini memiliki dasar legal yang lebih tegas untuk mengejar aset-aset yang disembunyikan. Publik kini menantikan langkah konkret dari lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan tersebut secara transparan.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments