ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Gelombang desakan publik terhadap transparansi rekam jejak pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 kian menguat melalui berbagai petisi daring menyusul polemik ijazah yang sempat menyeret mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat menuntut keterbukaan akses dokumen pendidikan seluruh legislator sebagai bentuk akuntabilitas publik, mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 211 orang atau 36,38% anggota dewan yang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (20/11/2026).
Petisi yang diinisiasi oleh Farida Octavia di platform Change.org menjadi salah satu motor penggerak utama, dengan dukungan puluhan ribu tanda tangan yang mendesak pimpinan DPR serta KPU untuk memfasilitasi verifikasi ulang dokumen akademik secara independen. Tuntutan ini muncul karena publik merasa memiliki hak untuk mengetahui kualifikasi para pembuat undang-undang yang akan berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia.
- Petisi daring menuntut transparansi dan verifikasi ijazah seluruh anggota DPR RI.
- Data BPS mencatat 36,38% anggota DPR tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat pendaftaran.
- Publik mendesak audit independen untuk memulihkan kepercayaan terhadap integritas lembaga legislatif.
Farida mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari kegelisahan mendalam terhadap kredibilitas wakil rakyat. “Anggota DPR adalah orang-orang yang merancang undang-undang untuk jutaan rakyat. Kenapa harus menutupi kejelasan dan keabsahan ijazah serta latar belakang pendidikannya sendiri?” ujarnya.
Data BPS yang dirilis pada akhir tahun 2024 memberikan gambaran kontras terkait kualifikasi anggota dewan. Selain 211 orang yang tidak menyebutkan latar belakang pendidikan, tercatat pula 63 anggota berpendidikan SMA, tiga orang lulusan D3, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3. Meski demikian, pihak KPU menegaskan bahwa seluruh anggota yang terpilih telah memenuhi syarat minimal pendidikan sesuai Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu, yakni minimal tamat SMA atau sederajat.
Terdapat setidaknya 274 anggota DPR yang hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA atau tidak diketahui data akademiknya menurut data statistik terbaru.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa data pendidikan para anggota sebenarnya sudah bersifat terbuka sejak proses pencalonan di KPU. Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa berharap agar dinamika ini tidak disalahartikan sebagai asumsi bahwa riwayat pendidikan wakil rakyat bermasalah. Namun, para pengamat politik menilai bahwa resistensi terhadap keterbukaan data justru memperlebar jurang kepercayaan antara konstituen dan institusi legislatif.
Diskursus mengenai transparansi ijazah dianggap sebagai efek limpahan dari krisis kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik di Indonesia.
Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai fenomena ini sebagai dampak dari kegagalan rekrutmen partai politik yang lebih mengedepankan popularitas dan elektabilitas daripada rekam jejak profesional. Ia menambahkan bahwa keengganan pejabat untuk membuka informasi dasar tentang diri mereka dapat dipersepsikan publik sebagai standar ganda yang merugikan demokrasi.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti bahwa masalah mendasar di parlemen bukan sekadar terletak pada gelar akademik, melainkan pada sistem pengambilan keputusan yang sering kali didominasi oleh kepentingan fraksi. “Kenapa banyak sekali undang-undang yang diproses dengan tidak baik? Itu bukan karena anggotanya bodoh atau pendidikannya rendah, tapi karena cara pengambilan keputusannya yang bermasalah,” jelas Bivitri.
Ke depan, para ahli menyarankan agar partai politik melakukan pembenahan melalui proses kaderisasi yang lebih substantif. Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menegaskan bahwa keterbukaan informasi pendidikan tetap krusial agar masyarakat dapat menjadikan rekam jejak sebagai preferensi objektif dalam menentukan pilihan politik mereka, Senin (17/11/2026).

