ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan menetapkan cakupan penindakan yang menyasar korupsi serta enam jenis kejahatan serius lainnya guna memulihkan kerugian keuangan negara secara maksimal, Kamis (19/11/2026).
Regulasi yang pembahasannya telah dinantikan publik sejak diusulkan pertama kali pada 2008 ini menghadirkan paradigma baru dalam sistem penegakan hukum di tanah air. Melalui instrumen hukum tersebut, negara memiliki kewenangan legal untuk memburu, membekukan, hingga menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus selalu menunggu putusan pidana badan terhadap pelakunya yang kerap kabur atau meninggal dunia.
Ketentuan mengenai mekanisme perampasan tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture diatur secara tegas dalam draf final regulasi tersebut. Skema ini memungkinkan negara mengambil alih aset haram yang disembunyikan para pelaku kejahatan kerah putih maupun sindikat kriminal terorganisir baik di dalam maupun di luar negeri.
Dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku. Aturan ini dirancang untuk menutup celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh para penjahat kelas kakap untuk menikmati kemewahan harta hasil kejahatan meskipun telah selesai menjalani masa hukuman penjara.
Selain tindak pidana korupsi yang selama ini mendominasi diskursus hukum nasional, undang-undang baru ini juga membidik enam kelompok kejahatan serius lainnya. Perluasan cakupan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) guna memastikan aparat penegak hukum dapat menjerat jaringan kejahatan transnasional dan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.
- Tindak pidana narkotika, psikotropika, serta terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak luas pada perekonomian.
Wakil Ketua DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pemangkasan kriteria dari semula 13 jenis kejahatan menjadi enam kelompok di luar korupsi dilakukan secara selektif. Langkah tersebut diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum di lapangan.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” ujar Habiburokhman saat memberikan keterangan resmi di Jakarta.
Selain mekanisme pengembalian aset, pembahasan undang-undang ini juga memuat ketentuan yang menegaskan kemungkinan penerapan sanksi pidana berat bagi pelaku kejahatan tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (2).
Kendati demikian, para pengamat hukum mengingatkan bahwa penerapan hukuman mati tidak boleh dilakukan secara serampangan dan harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip peradilan yang adil. Fokus utama dari regulasi ini tetap dititikberatkan pada pemulihan aset negara dan pemiskinan pelaku kejahatan.
Di sisi lain, proses pengesahan undang-undang ini tidak luput dari dinamika politik dan kritik dari masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch sebelumnya sempat melayangkan aduan etik terhadap pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait persoalan transparansi dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Menanggapi berbagai sorotan publik, pemerintah berkomitmen untuk segera merumuskan aturan turunan secara cermat. Koordinasi lintas lembaga antara kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus diperkuat agar eksekusi penyitaan aset di pusat keuangan luar negeri dapat berjalan efektif tanpa hambatan birokrasi.
Undang-Undang Perampasan Aset mengalihkan fokus penegakan hukum dari pengejaran pelaku menjadi pelacakan aliran dana ilegal.
Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Dengan memprioritaskan pengembalian hak-hak negara dan masyarakat, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan keadilan substantif yang menyeluruh.
“Kehadiran instrumen hukum ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pemberantasan kejahatan finansial di tanah air agar negara tidak terus-menerus merugi akibat kejahatan terorganisir,” ungkap salah seorang pejabat pembuat kebijakan.

