Friday, November 20, 2026
HomeNewsUU Perampasan Aset Disahkan, RKB Puji Komitmen Dasco

UU Perampasan Aset Disahkan, RKB Puji Komitmen Dasco

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026). Langkah legislatif ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air setelah penantian panjang selama 18 tahun, sekaligus menjadi bentuk pemenuhan janji politik pimpinan DPR kepada publik untuk mempercepat penguatan instrumen hukum dalam memulihkan kerugian negara.

Pengesahan tersebut dilakukan melalui persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027. Saat Puan Maharani menanyakan persetujuan pengesahan regulasi tersebut, seluruh peserta rapat menjawab dengan serempak, yang kemudian disusul oleh ketukan palu sidang sebagai tanda bahwa undang-undang tersebut telah resmi berlaku.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang sejak Agustus 2025 konsisten mengawal penyusunan hingga tahap akhir pengesahan. Komitmen Dasco bahkan sempat menjadi sorotan publik ketika ia menyatakan kesiapan untuk mempertaruhkan jabatannya jika target pengesahan undang-undang tersebut tidak tercapai sebelum 15 Desember 2026.

Ketua Umum Rumah Keluarga Bersama (RKB), Wigit Bagoes Prabowo, menyatakan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi yang ditunjukkan oleh pimpinan DPR. Menurutnya, langkah ini membuktikan bahwa lembaga legislatif mampu merespons aspirasi masyarakat dengan tindakan yang terukur dan berani.

“Kami di Rumah Keluarga Bersama sangat mengapresiasi keberanian dan komitmen Prof. Sufmi Dasco Ahmad yang menjamin penuntasan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Sejauh ini, kami menilai Pak Dasco selalu konsisten memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang benar-benar pro-rakyat dan demi kepentingan bangsa.”

— Wigit Bagoes Prabowo

UU Perampasan Aset ini dirancang dengan sepuluh pokok pengaturan utama yang mencakup spektrum tindak pidana luas, tidak terbatas pada korupsi, namun juga mencakup tindak pidana ekonomi lainnya seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini memberikan kewenangan bagi negara untuk melakukan perampasan aset melalui mekanisme perdata tanpa harus menunggu putusan pidana pokok yang berkekuatan hukum tetap, sebuah terobosan yang diharapkan mampu memutus rantai pencucian uang secara efektif.

  • UU Perampasan Aset resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 19 November 2026.
  • Regulasi ini menyasar aset hasil tindak pidana korupsi hingga kejahatan berbasis teknologi informasi.
  • Negara kini memiliki kewenangan menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana pokok inkracht.

Untuk memastikan objektivitas, undang-undang ini juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta mewajibkan pembentukan badan independen yang diawasi dengan sistem teknologi informasi guna menjaga transparansi pengelolaan aset sitaan. Wigit Bagoes Prabowo menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk tetap mengawal implementasi aturan ini agar tidak disalahgunakan di lapangan.

“Masyarakat sudah sangat cerdas melihat mana pihak yang sekadar melempar isu tanpa dasar, dan mana pemimpin yang bekerja senyap namun menghasilkan solusi nyata. Komitmen beliau mengawal RUU Perampasan Aset hingga ketok palu pada Desember mendatang adalah bukti autentik keberpihakan kepada rakyat.”

— Wigit Bagoes Prabowo

Selain memberikan efek jera, undang-undang ini menegaskan bahwa proses perampasan aset tidak menggugurkan tanggung jawab pidana pelaku, termasuk potensi penerapan hukuman berat bagi pelaku kejahatan ekonomi. Dengan disahkannya aturan ini, pemerintah berharap kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya dapat dipulihkan dengan lebih cepat, guna dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional dan pemulihan hak-hak korban tindak pidana, Kamis (19/11/2026).

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments