Sunday, November 22, 2026
HomeNewsPolemik UU Perampasan Aset: Mengapa Sulit Menyasar Pejabat?

Polemik UU Perampasan Aset: Mengapa Sulit Menyasar Pejabat?

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026), tanpa memuat ketentuan kriminalisasi terhadap para pejabat publik yang tidak mampu membuktikan legalitas asal-usul kekayaan mereka, yang kemudian menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Keputusan DPR untuk menghapus klausul mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment dari draf akhir undang-undang tersebut didasari oleh pertimbangan untuk menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Langkah legislatif ini diambil setelah parlemen mengkaji praktik hukum di sejumlah negara demokratis yang juga tidak menerapkan aturan pidana serupa terhadap harta kekayaan pejabat yang sumbernya meragukan.

Konsep dasar mengenai perampasan aset dan pemidanaan terhadap pejabat korup sebenarnya telah diatur secara internasional dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pemberantasan korupsi atau UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Meskipun demikian, implementasi aturan tersebut di berbagai belahan dunia masih memicu perdebatan panjang antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset tanpa pasal illicit enrichment dinilai oleh para pegiat antikorupsi tidak akan bertaring dalam menjerat pelaku kejahatan ekonomi.

Kritik tajam datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada yang menilai bahwa ketiadaan aturan mengenai harta kekayaan tidak wajar membuat regulasi baru ini kehilangan esensi utamanya sebagai instrumen pemberantasan korupsi yang efektif di tanah air.

“Seolah-olah ingin memberantas korupsi, tapi sebenarnya pepesan kosong.”

— Zaenul Rohman

Polemik UU Perampasan Aset: Mengapa Sulit Menyasar Pejabat?

Menurut Zaenul Rohman selaku peneliti di lembaga tersebut, penegak hukum nantinya akan mengalami kesulitan besar untuk merampas aset para penyelenggara negara yang jumlahnya tidak seimbang dengan penghasilan sah mereka, Senin (19/11/2026).

Di sisi lain, pimpinan Komisi III DPR memberikan pembelaan atas keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa perumusan undang-undang ini telah melibatkan para ahli hukum serta menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat luas sebelum akhirnya disahkan pada pekan lalu.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga.”

— Habiburokhman

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa fokus dari undang-undang ini adalah mengatur tata cara penegakan hukum secara prosedural dan bukan memuat pasal-pasal detail mengenai ancaman hukuman pidana tambahan, Kamis (19/11/2026).Polemik UU Perampasan Aset: Mengapa Sulit Menyasar Pejabat?

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments