Polisi Datangi Gereja Saat Pendeta Kritis, Dianggap Intimidasi?

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto tengah mengintensifkan program “Minggu Kasih” yang mewajibkan aparat kepolisian menyambangi gereja-gereja di berbagai wilayah untuk bersosialisasi dan memperkenalkan salam “Polisi Bersama Masyarakat”, sebuah langkah yang memicu perdebatan publik mengenai batas kewenangan aparat di ruang ibadah, Rabu (11/11/2026).

Program yang menjadi bagian dari delapan agenda Quick Wins Kapolri tahun 2026 ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun, kehadiran petugas berseragam di dalam area gereja saat ibadah berlangsung menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil yang menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk intimidasi psikologis terhadap umat Kristiani.

Ketegangan ini semakin menonjol lantaran program tersebut berjalan beriringan dengan munculnya sikap kritis dari sejumlah pendeta di mimbar gereja pascademo mahasiswa pada akhir Oktober 2026. Para pendeta tersebut secara terbuka menyuarakan keresahan mengenai isu keadilan sosial, kebakaran hutan dan lahan, hingga proyek strategis pemerintah seperti food estate yang dinilai menyengsarakan masyarakat.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menegaskan bahwa gereja merupakan ruang sakral yang harus bebas dari intervensi negara. Menurutnya, kepolisian seharusnya cukup melakukan pengamanan di luar area gereja tanpa harus masuk ke ruang ibadah atau naik ke altar untuk melakukan sosialisasi program kepolisian.

Sejumlah insiden di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini sering kali kurang memperhatikan waktu ibadah. Di Surabaya, pihak Direktorat Binmas Polda Jatim bahkan harus menyampaikan permohonan maaf setelah adanya laporan bahwa sosialisasi dilakukan saat misa hendak dimulai, yang menyebabkan konsentrasi jemaat terpecah. Kejadian serupa dilaporkan terjadi di berbagai daerah mulai dari Sumatra hingga Papua, di mana kapolda dan jajaran polres turun langsung ke gereja-gereja.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, memberikan sejumlah catatan penting. Ia menekankan bahwa jika program ini ingin dilanjutkan, pelaksanaannya harus dilakukan secara sukarela, tidak menggunakan seragam kedinasan, serta tidak diselipkan dalam tata ibadah agar tidak menginstrumentalisasi ruang doa.

Di sisi lain, pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, menilai bahwa program ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan kini hanya diintensifkan sebagai bagian dari perintah komando pusat. Ia mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan kepolisian tidak terjebak menjadi kegiatan seremonial yang kaku, melainkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

Pihak kepolisian sendiri tetap bersikukuh bahwa kehadiran mereka adalah wujud kehadiran negara untuk memberikan rasa aman. Kapolri Jenderal Suyudi Ari Seto dalam pernyataannya menyebut bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk mempererat persaudaraan. Sejalan dengan itu, pihak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan menyambut baik niat sinergi tersebut selama dilakukan dengan cara yang menghormati tata cara ibadah di masing-masing gereja.

Hingga saat ini, proses evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut masih terus berjalan. Masyarakat sipil berharap agar aparat kepolisian dapat lebih bijak dalam membedakan antara fungsi pengamanan dan fungsi sosialisasi kebijakan, guna memastikan bahwa kebebasan beragama dan ruang untuk bersuara bagi masyarakat tetap terjamin sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku.

Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, diharapkan ke depan pihak kepolisian dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan majelis jemaat sebelum melakukan kunjungan ke rumah ibadah. Hal ini dianggap krusial agar kehadiran aparat penegak hukum benar-benar dirasakan sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang membatasi ruang gerak atau ekspresi keagamaan warga negara.

Pemerintah dan jajaran kepolisian kini berada dalam sorotan publik terkait bagaimana mereka merespons kritik, baik dari masyarakat umum maupun dari tokoh agama. Transparansi dalam menjalankan program-program berbasis komunitas ini akan menjadi penentu utama apakah kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat terus terjaga atau justru semakin terkikis oleh persepsi adanya upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis.

Melihat dinamika yang terjadi, para pengamat menyarankan agar dialog antara kepolisian dan tokoh agama dilakukan dalam forum yang terpisah dari ibadah rutin. Dengan demikian, interaksi yang terbangun dapat bersifat dua arah dan setara, serta terhindar dari kesan adanya mobilisasi atau pengawasan terhadap jemaat yang sedang beribadah. Keharmonisan antara aparat negara dan masyarakat sipil merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa saat ini.