ZIAPMENANG.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 melalui sidang pleno Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, serta perwakilan serikat buruh, Sabtu (21/11/2026).
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau 12,72% jika dibandingkan dengan UMP DIY 2026 yang berada di angka Rp2.417.495. Kebijakan pengupahan baru ini diambil untuk merespons dinamika ekonomi regional sekaligus menjaga daya beli pekerja di tengah laju kebutuhan hidup yang terus merangkak naik.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa keputusan menaikkan upah minimum tersebut ditempuh setelah melalui proses perhitungan cermat yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu. Besaran upah yang disepakati ini dinilai setara dengan 56,31% dari standar Kebutuhan Hidup Layak yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.
Besaran UMP DIY 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000 per bulan dan berlaku wajib bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Proses perumusan kebijakan ini sempat diwarnai perdebatan yang cukup dinamis antara pihak buruh dan pengusaha. Kalangan serikat pekerja sebelumnya menuntut penyesuaian upah yang lebih tinggi guna mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok, sementara pengusaha dari sektor industri padat karya dan UMKM menekankan pentingnya menjaga kestabilan operasional di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kalau berdasarkan formula itu kita sudah lebih dari 1%. Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, ditambah dengan alfa, alfanya sudah lebih dari 1%.”
— Ni Made Dwipanti Indrayanti
Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi Priyonggo Suseno menambahkan bahwa penetapan UMP tahun ini merupakan bentuk jalan tengah yang menyeimbangkan aspek kesejahteraan tenaga kerja dengan kemampuan finansial dunia usaha. Menurutnya, penggunaan pendekatan KHL disepakati dalam forum setelah formula alfa belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak terkait.
“Harapan kita nanti tahun depan survei benar-benar bisa dilakukan, jika bisa riil di lapangan, sehingga tidak muncul simpang siur beberapa versi KHL yang berbeda-beda.”
— Priyonggo Suseno
Pemerintah Provinsi DIY menegaskan bahwa aturan baru ini mulai berlaku efektif pada awal Januari mendatang dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Pengawas ketenagakerjaan daerah dipersiapkan untuk memantau kepatuhan badan usaha serta menindak tegas pihak yang membayar upah di bawah ketentuan minimum.

