ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana relokasi badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, karena dinilai menyimpan motif ekonomi tersembunyi terkait pertambangan emas, Senin (16/11/2026).
Rencana yang diusulkan oleh pemerintah dan didukung oleh sejumlah pihak ini berdalih bahwa pemindahan populasi satwa kritis tersebut diperlukan sebagai langkah mitigasi bencana alam, terutama ancaman tsunami dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun, organisasi lingkungan tersebut mencurigai bahwa narasi mitigasi bencana hanyalah kedok untuk mengosongkan kawasan konservasi agar akses terhadap potensi cadangan emas di wilayah penyangga Ujung Kulon dapat terbuka bagi kepentingan industri ekstraktif.
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati adanya indikasi kuat kaitan antara wacana pemindahan ini dengan rencana eksplorasi tambang. Selama ini, status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai zona perlindungan ketat menjadi penghalang utama bagi korporasi untuk melakukan aktivitas pertambangan di area tersebut.
“Kami mencermati adanya dugaan bahwa wacana ini berkaitan dengan potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon yang selama ini terkendala statusnya sebagai taman nasional,”
— Umi Ma’rufah
Umi menegaskan bahwa tindakan memindahkan spesies yang sangat langka dan sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti badak jawa bukanlah langkah konservasi yang bijak. Menurutnya, spesies tersebut telah terbukti mampu bertahan hidup melewati berbagai dinamika alam selama ratusan tahun, termasuk letusan kolosal Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam. Oleh karena itu, argumentasi pemerintah mengenai kerentanan wilayah terhadap bencana dianggap tidak cukup kuat untuk membenarkan tindakan relokasi yang berisiko tinggi.
- WALHI menolak relokasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo karena minim dasar ilmiah.
- Terdapat kecurigaan bahwa pemindahan satwa bertujuan membuka akses tambang emas di wilayah penyangga.
- Pemerintah didesak untuk memprioritaskan penguatan habitat asli daripada melakukan eksperimen pemindahan.
Dalam pandangan aktivis lingkungan, memindahkan satwa endemik ke lokasi baru yang belum tentu memiliki kecocokan ekosistem justru akan memicu tingkat stres tinggi yang berpotensi mematikan. WALHI menuntut pemerintah agar lebih transparan dalam membuka dokumen kajian ilmiah serta izin pertambangan di wilayah Banten bagian selatan. Mereka menilai bahwa prioritas negara seharusnya difokuskan pada perlindungan habitat eksisting dan penanganan ancaman nyata, bukan justru melakukan manuver yang mengorbankan integritas kawasan konservasi.
Hingga saat ini, WALHI masih terus melakukan penelusuran dan investigasi lebih dalam terkait kebenaran dugaan motif tambang tersebut. Meskipun belum dapat dikonfirmasi secara final, organisasi tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika ditemukan bukti adanya agenda bisnis yang menunggangi kebijakan konservasi negara.
Saat ini, populasi badak jawa di dunia hanya tersisa kurang dari 80 individu yang menghuni kawasan hutan lindung di ujung barat Pulau Jawa tersebut.
Proses relokasi yang tidak didasari oleh kajian ekologis yang transparan dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi pelestarian satwa langka di Indonesia. Umi menambahkan bahwa pemerintah seharusnya melibatkan pakar independen dan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, alih-alih memaksakan kehendak yang memicu resistensi publik. Baginya, badak jawa merupakan simbol kedaulatan ekologi yang tidak boleh dikorbankan demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek dari komoditas tambang.
Dugaan keterkaitan rencana relokasi dengan pertambangan emas saat ini masih dalam tahap investigasi dan belum dapat dikonfirmasi secara resmi oleh pihak otoritas.
Di tengah perdebatan yang terus memanas, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai urgensi sebenarnya di balik wacana pemindahan ini. Tanpa adanya keterbukaan informasi dan jaminan hukum yang kuat bahwa area yang ditinggalkan tidak akan dialihfungsikan, kecurigaan masyarakat terhadap agenda ekonomi di balik konservasi akan terus menguat. Fokus utama saat ini, menurut WALHI, adalah memastikan bahwa badak jawa tetap memiliki rumah yang aman tanpa harus terusik oleh kepentingan investasi yang tidak berkaitan dengan keberlangsungan hidup satwa tersebut.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami yang tersisa bagi badak jawa di dunia, menjadikannya kawasan dengan nilai ekologis yang sangat vital dan sensitif terhadap gangguan manusia.
Konservasi badak jawa bukan sekadar menjaga jumlah individu, melainkan menjaga integritas ekosistem secara utuh. Jika hutan di kawasan tersebut rusak akibat aktivitas tambang, maka fungsi penyangga bagi kehidupan masyarakat sekitar pun akan hilang. Dampak lingkungan dari pertambangan, seperti pencemaran air dan kerusakan struktur tanah, tidak akan bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa WALHI bersikeras meminta pemerintah untuk menghentikan rencana pemindahan dan kembali fokus pada perlindungan habitat asli.
“Memindahkan satwa endemik yang selama ini hidup di habitat alaminya justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya,”
— Umi Ma’rufah
Pemerintah diharapkan dapat segera membuka dialog terbuka dengan melibatkan berbagai pihak untuk meninjau kembali urgensi rencana ini. Transparansi perizinan pertambangan di sekitar Banten menjadi tuntutan utama aktivis demi memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah tersebut. Kegagalan dalam memberikan penjelasan yang rasional hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan hayati yang tersisa.

