120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Soal Ijazah Gibran

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan ini dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026, sebagai respons terhadap kekhawatiran yang berkembang mengenai integritas dan keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik.

Langkah parlemen ini, yang melampaui ambang batas minimal 25 anggota yang disyaratkan, menunjukkan adanya konsensus lintas fraksi mengenai perlunya klarifikasi lebih lanjut atas isu yang telah memicu perdebatan luas di masyarakat. Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustofa, mengonfirmasi jumlah pengusul tersebut berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari 8 fraksi yang ada,” ujar Saan Mustofa.

Pengajuan HMP ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dianggap memiliki kaitan dengan legitimasi posisi wakil presiden, serta keraguan publik terhadap keabsahan ijazah Gibran. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa alasan pengajuan HMP ini adalah karena mereka memandang isu di wilayah hukum terkait legitimasi posisi wakil presiden telah selesai. “Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” jelas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara spesifik menyoroti dugaan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 oleh Gibran terkait syarat sebagai Wakil Presiden. “Indikasi perbuatan tercela tersebut juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001,” kata Mardani Ali Sera, menekankan bahwa isu ini menyangkut etika bernegara.

Proses pengajuan HMP ini akan dilanjutkan dengan verifikasi oleh pimpinan DPR, pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus), dan kemudian dijadwalkan dalam rapat paripurna. Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan konstitusional yang dimiliki DPR, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak ini dapat diajukan apabila ada pejabat negara yang dinilai tidak melaksanakan kewajibannya, dan memerlukan dukungan minimal 25 anggota DPR untuk proses selanjutnya.

Isu mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka telah menjadi sorotan publik sejak awal pencalonannya sebagai calon wakil presiden. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan bahwa seluruh dokumen persyaratan calon telah memenuhi syarat sesuai regulasi, desakan publik yang berkelanjutan dan kini inisiatif dari 120 anggota DPR menunjukkan bahwa persoalan ini masih memerlukan penanganan dan klarifikasi lebih lanjut.

Hak menyatakan pendapat ini berbeda dengan hak interpelasi atau hak angket. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, sementara hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran undang-undang atau kebijakan pemerintah. Hak menyatakan pendapat lebih berfokus pada pemberian pandangan atau sikap DPR terhadap suatu kebijakan atau kejadian penting, yang bisa berujung pada rekomendasi atau tindakan politik lebih lanjut.

Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa HMP adalah mekanisme pengawasan konstitusional yang sah. “HMP bisa berujung pada hak interpelasi, yang meminta penjelasan pemerintah, atau bahkan hak angket, yang melakukan penyelidikan lebih mendalam jika ditemukan indikasi pelanggaran serius. Ini adalah mekanisme konstitusional yang sah dan penting dalam sistem demokrasi kita,” ujar Yusril. Ia menambahkan bahwa proses ini memberikan ruang bagi DPR untuk meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Pengajuan HMP ini diperkirakan akan memakan waktu, mengingat tahapan-tahapan yang harus dilalui, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus) jika dianggap perlu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan resmi dan memastikan integritas calon pemimpin negara, serta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Meskipun pengajuan HMP ini tidak serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan, hal ini menandai eskalasi serius dalam upaya pengawasan parlemen. Dinamika politik yang akan terjadi di Sidang Paripurna DPR RI akan menjadi penentu langkah selanjutnya, sekaligus menguji komitmen DPR terhadap penegakan konstitusi dan hukum di Indonesia.