ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026, dengan realisasi penyaluran yang baru mencapai Rp 1,17 triliun hingga akhir Oktober guna mengantisipasi bencana ekologis di berbagai wilayah strategis, Jumat (13/11/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dana penanggulangan bencana tersebut didistribusikan melalui tujuh kementerian dan lembaga yang memiliki mandat langsung di lapangan. Alokasi ini mencakup operasional darat, patroli terpadu, restorasi lahan gambut, hingga dana siap pakai yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB.”
— Suahasil Nazara
Selain fokus pada mitigasi titik panas, kebijakan fiskal tahun berjalan juga mencakup peningkatan dana rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana alam sebelumnya. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50,84 triliun khusus untuk pemulihan infrastruktur dan perekonomian di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan para petugas dan relawan di garis depan. Negara menjamin masa depan keluarga serta biaya pendidikan anak-anak petugas yang gugur saat menjalankan misi kemanusiaan tersebut.
“Pendidikan sampai ke jenjang tertinggi, apa pun anak-anak syuhada para korban tersebut akan ditanggung oleh negara.”
— Raja Juli Antoni
Secara keseluruhan, pagu anggaran penanggulangan bencana nasional ditetapkan mencapai Rp 59,35 triliun untuk menghadapi berbagai ancaman darurat lingkungan di seluruh nusantara.
Total realisasi anggaran penanggulangan bencana secara nasional telah mencapai Rp 33,69 triliun hingga pertengahan November.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan percepatan penyerapan anggaran berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
