ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Polri mengungkap keterlibatan seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal berinisial TK yang tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Divisi Propam terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa perwira tinggi bintang satu tersebut sedang diperiksa oleh Biro Pengamanan Profesi Divisi Propam Polri untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur dalam kasus keamanan tersebut.
- Sosok berinisial TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol.
- TK sedang diperiksa oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri.
- Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pemeriksaan terhadap Brigadir Jenderal TK tidak hanya berhenti pada ranah etik internal kepolisian. Keterangan dari perwira tersebut juga didalami secara mendalam oleh tim penyidik Bareskrim Polri guna mengungkap jaringan serta motif di balik operasi pemantauan sinyal tanpa izin resmi yang menyasar ring satu istana.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri, dan keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap perwira tinggi Polri berpangkat Brigjen Pol dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal.
Identitas serta peran TK sebelumnya sempat disinggung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat memaparkan kronologi perkara dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan.
“AS diduga menerima perintah, kemudian meneruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance”
— Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Dalam pemaparan tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa rangkaian aktivitas tanpa prosedur ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, di mana Irjen Ahrie Sonta diduga meneruskan instruksi pemantauan komunikasi kepada operator sebelum akhirnya memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan lanjutan.
Penyidikan gabungan terus mengamankan berbagai barang bukti digital guna memastikan tidak ada kebocoran informasi krusial milik negara.
Langkah tegas Korps Bhayangkara dalam memeriksa oknum internal ini diapresiasi berbagai pihak sebagai bentuk komitmen transparansi penegakan hukum tanpa pandang bulu demi menjaga kedaulatan informasi negara dan marwah lembaga kepolisian.
