ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi membongkar skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh bangsa dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Suyudi membeberkan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, yang diduga menyalahgunakan kewenangan institusi untuk melakukan aksi memata-matai tanpa prosedur hukum yang berlaku selama periode 2025 hingga 2026.
Modus operandi yang dijalankan kelompok ini melibatkan perintah lisan atau melalui grup WhatsApp untuk menyadap nomor telepon target tanpa surat permohonan resmi dari penyidik. Data hasil penyadapan kemudian diproses melalui sistem LIMS dan PLX oleh tim teknis, sebelum akhirnya dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat pimpinan tertinggi Polri pada masa itu. Kasus ini mulai terungkap ke publik setelah adanya upaya penghapusan jejak digital, termasuk pembubaran grup WhatsApp koordinasi dan pembersihan data elektronik pada Oktober 2026, yang memicu kecurigaan pelapor hingga akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.
- Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan resmi atau penetapan pengadilan selama kurun waktu 2025 hingga 2026.
- Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diteruskan kepada jajarannya melalui jalur atensi internal.
- Data hasil penyadapan dilaporkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku penerima akhir sebelum akhirnya sistem dihapus untuk menghilangkan jejak.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengecam keras tindakan tersebut karena dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Ia menyoroti ironi di mana instrumen negara yang seharusnya melindungi warga justru digunakan untuk memata-matai kepala negara dan lembaga pengawas.
“Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri? Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang.”
— Habiburokhman
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap perwira tinggi berinisial TK yang diduga diperintahkan melakukan pengawasan lapangan. Suyudi menekankan bahwa kehormatan institusi Polri diuji melalui keberanian untuk melakukan pembersihan internal dari praktik mafia hukum yang melampaui batas kewenangan.
Polri telah menetapkan 4 tersangka utama dalam kasus ini dan memeriksa 28 saksi serta 6 ahli guna melengkapi berkas perkara penyadapan ilegal tersebut.
Dalam proses penegakan hukum, Polri juga telah menahan para tersangka dengan masa penahanan yang berbeda-beda. Irjen Pol Ahrie Sonta bahkan telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terbukti melanggar etika kelembagaan. Selain penyadapan, penyidik saat ini tengah mendalami potensi tindak pidana makar terkait rangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok tersebut.
| Tersangka | Peran/Status |
|---|---|
| Listyo Sigit Prabowo | Pemberi perintah dan penerima hasil |
| Slamet Uliandi | Dewan penasihat dan pemberi persetujuan |
| Eko Hadi Santoso | Penerima perintah dan pemberi persetujuan |
| Ahrie Sonta | Eksekutor perintah dan penghapus data |
Kapolri Suyudi menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada pencopotan jabatan, melainkan akan dibawa hingga ke proses peradilan umum guna memastikan prinsip persamaan di depan hukum tetap terjaga. Penegasan ini disampaikan Suyudi saat memberikan keterangan pers kepada media di Senayan, Kamis (12/11/2026).
Langkah tegas Kapolri ini dipandang sebagai upaya krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian setelah tercoreng oleh skandal penyalahgunaan wewenang di tingkat tinggi.
Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti fisik dan digital, termasuk 15 unit ponsel, tujuh flashdisk, serta dokumen log data penyadapan untuk memperkuat pembuktian. Hingga saat ini, proses hukum terus bergulir dengan koordinasi intensif bersama Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengingat luasnya cakupan sasaran penyadapan yang disebut mencakup kementerian, lembaga, hingga aktivis.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan memercayakan penanganan kasus ini kepada tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang bertugas secara profesional.
Pihak kepolisian juga memastikan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang namanya masuk dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta mengindikasikan mereka terlibat dalam tindak pidana, melainkan hanya sebagai objek dari tindakan akses ilegal tersebut. Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi kedewasaan demokrasi Indonesia dalam merespons penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum, Selasa (10/11/2026).
