ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan kewenangan penuh kepada aparat penegak hukum untuk langsung menyita kekayaan bandar judi online serta pelaku kejahatan ekonomi guna memiskinkan sindikat dan mengembalikan kerugian kepada masyarakat, Kamis (19/11/2026).
Regulasi baru tersebut disahkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk memperkuat instrumen hukum nasional dalam menindak berbagai kejahatan terorganisir. Beleid ini tidak hanya menyasar kasus korupsi, melainkan juga memperluas cakupan pada kejahatan siber, investasi bodong, penipuan kripto, hingga travel umrah fiktif.
“Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat.”
— Sufmi Dasco Ahmad
Dalam praktiknya, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset. Keberadaan badan khusus tersebut akan memastikan bahwa seluruh harta benda yang berhasil disita dari para pelaku kejahatan dapat dikelola secara optimal oleh negara.
Dasco menjelaskan bahwa terobosan hukum ini memungkinkan penyitaan aset secara langsung meskipun terdakwa atau buronan melarikan diri ke luar negeri. Mekanisme tersebut menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani masa hukuman ringan.
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menghadirkan mekanisme penyitaan harta secara langsung untuk memberikan efek jera maksimal bagi bandar judi online.
Peredaran uang dari praktik perjudian daring di Indonesia sendiri telah mencatatkan angka fantastis hingga ratusan triliun rupiah dan memakan banyak korban dari kalangan masyarakat kecil. Pemerintah bersama aparat penegak hukum kini memperketat pengawasan aliran dana lintas rekening untuk memutus mata rantai pendanaan ilegal tersebut.
“Iya ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online.”
— Sufmi Dasco Ahmad
- Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan untuk menyita kekayaan bandar judi online.
- Negara membentuk Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset untuk mengoptimalkan sitaan.
- Aturan baru memungkinkan penyitaan langsung meskipun pelaku melarikan diri.
Dengan adanya payung hukum yang komprehensif ini, DPR berharap ruang gerak sindikat perjudian online semakin terbatasi dan kerugian perekonomian nasional dapat segera dipulihkan secara menyeluruh.

