ZIAPMENANG.COM, CIBINONG — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah yang diduga kuat menjadi posko pemufakatan makar di Jalan Sirojul Munir, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam rangkaian penyidikan yang melibatkan dugaan penyadapan terhadap Presiden RI, Jumat (20/11/2026).
Aparat kepolisian bergerak cepat menyusul hasil gelar perkara internal yang mengindikasikan adanya pergerakan mencurigakan di wilayah tersebut. Penyidik menyisir seluruh sudut bangunan yang berada satu kawasan dengan kafe dan rumah makan guna mengumpulkan barang bukti permulaan.
Bangunan berkonstruksi satu lantai itu menarik perhatian warga dan penyidik karena menampilkan lukisan Prabu Siliwangi yang diapit dua gambar harimau di dekat pintu masuk utamanya. Petugas langsung memasang garis polisi di sekeliling dinding bangunan guna mengamankan lokasi dari gangguan pihak luar selama proses olah TKP berlangsung.
Tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan spanduk dari lokasi yang diduga menjadi titik koordinasi awal permufakatan jahat tersebut, Rabu (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian integral dari penegakan hukum terhadap tindak pidana makar yang sedang didalami oleh institusinya.
“Penggeledahan ini adalah menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan tindak pidana makar yang kemarin telah kami laksanakan gelar perkara secara internal.”
— Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro
Ia menambahkan bahwa lokasi di Cibinong ini bukan satu-satunya sasaran penggeledahan, melainkan salah satu titik krusial yang diidentifikasi sebagai posko perencanaan awal.
“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada permulaan perbuatan.”
— Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro
Selain mengamankan dokumen cetak dan spanduk, penyidik juga menyita perangkat elektronik dari tempat terpisah untuk dianalisis melalui forensik digital guna melengkapi berkas perkara.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum membeberkan identitas pihak-pihak yang bertanggung jawab atau menghuni bangunan tersebut. Polri berkomitmen untuk menyampaikan status hukum bangunan serta keterlibatan pihak terkait secara transparan melalui konferensi pers resmi setelah seluruh rangkaian penyidikan rampung, Jumat (20/11/2026).

