ZIAPMENANG.COM, DEN HAAG — Mahkamah Internasional (ICJ) secara resmi menyatakan bahwa pemerintah Myanmar bersalah atas kejahatan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya dalam putusan bersejarah yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026). Keputusan yang diambil oleh majelis hakim PBB ini menandai pertama kalinya dalam sejarah 80 tahun pengadilan tersebut, sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan genosida, mengakhiri proses panjang yang dipicu oleh gugatan Gambia sejak tahun 2019.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yuji Iwasawa, pengadilan dengan suara 9 banding 6 menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan pada tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine bukan sekadar operasi keamanan, melainkan upaya sistematis untuk memusnahkan sebagian populasi Rohingya. Majelis hakim menolak argumen pembelaan Myanmar yang mengklaim tindakan tersebut merupakan respons sah terhadap pemberontak. Sebaliknya, bukti-bukti yang dipaparkan menunjukkan adanya niat genosida yang nyata melalui pembunuhan massal, pembakaran desa, dan kekerasan seksual yang meluas.
Ketua Majelis Hakim Yuji Iwasawa menyatakan dalam persidangan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar telah melanggar prinsip kemanusiaan yang paling mendasar. “Pengadilan menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara meluas serta tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak dan menyerang warga Rohingya yang melarikan diri saat mereka berusaha mengungsi dalam jumlah besar ke Bangladesh,” ujar Yuji Iwasawa.
Sekitar 700.000 hingga 730.000 warga Rohingya terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, dengan lebih dari 1,2 juta orang kini masih bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan di kamp-kamp pengungsian Cox’s Bazar, Bangladesh.
Dampak dari putusan ini bersifat mengikat dan menuntut Myanmar untuk melakukan langkah pemulihan segera. ICJ memerintahkan negara tersebut untuk memberikan reparasi dan restitusi kepada para korban, serta menjamin hak pemulangan yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi. Selain itu, pemerintah Myanmar diwajibkan untuk menyelidiki dan menghukum individu yang terlibat dalam kekejaman tersebut, sebuah langkah yang menantang mengingat stabilitas politik internal Myanmar yang masih dikuasai oleh junta militer.
Gugatan yang diajukan oleh Gambia dengan dukungan penuh dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini dinilai oleh para pakar hukum internasional sebagai preseden penting. Pengadilan menekankan bahwa beban pembuktian yang berat dalam kasus genosida telah terpenuhi, di mana sekitar 10.000 jiwa dilaporkan tewas dalam operasi pembersihan etnis tersebut. Pengadilan juga menyoroti pola penggantian pemukiman Rohingya dengan penduduk non-etnis yang dilakukan secara terencana.
- ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine.
- Putusan diambil dengan suara 9 banding 6 oleh majelis hakim Mahkamah Internasional.
- Myanmar diperintahkan memberikan reparasi serta memastikan pemulangan pengungsi yang aman.
Seorang perwakilan organisasi hak asasi manusia yang memantau jalannya persidangan menyoroti betapa krusialnya pengakuan hukum ini bagi para penyintas. “Putusan ini adalah pengakuan formal atas penderitaan yang selama ini sering kali dibantah oleh pelaku. Bagi para korban, ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan validasi atas kebenaran yang mereka alami selama bertahun-tahun,” ujar salah satu pengamat hukum internasional dalam tanggapannya terhadap putusan tersebut.
Meskipun putusan ini bersifat final dan tidak dapat digugat, tantangan implementasi di lapangan tetap besar. Dunia internasional kini menanti respons lebih lanjut dari junta militer Myanmar terkait mandat untuk melakukan investigasi internal dan pemulihan hak-hak korban. Tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara anggota PBB diprediksi akan meningkat guna memastikan bahwa putusan ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum, melainkan berdampak nyata bagi perlindungan hak asasi manusia di kawasan tersebut, Sabtu (21/11/2026).
| Detail Perkara | Data Terkait |
|---|---|
| Negara Tergugat | Myanmar |
| Tahun Kejadian | 2017 |
| Jumlah Pengungsi | 700.000 – 730.000 |
| Suara Hakim | 9 vs 6 |

