ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta setelah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Keputusan pemecatan tersebut diambil melalui sidang etik maraton yang berlangsung selama lebih dari 11 jam, tepatnya sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Dalam persidangan, majelis hakim internal Polri menyatakan bahwa perwira tinggi tersebut terbukti melanggar kode etik profesi, khususnya terkait penggunaan akses perangkat teknologi secara tidak prosedural selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.”
— Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa sanksi ini merupakan bukti nyata penerapan kebijakan zero tolerance di lingkungan kepolisian. Ia menekankan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota, terlepas dari pangkat atau jabatan yang disandang, terutama ketika pelanggaran yang dilakukan menyangkut keamanan kepala negara.
Skandal penyadapan yang disebut berlangsung selama periode 2025-2026 ini menyeret empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Selain Ahrie Sonta, nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Saat ini, tiga dari empat tersangka telah menjalani penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan dugaan penyalahgunaan akses teknologi intelijen negara yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku selama kurun waktu satu tahun.
Majelis hakim etik menyatakan bahwa tindakan Ahrie Sonta telah melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, termasuk Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b. Meski telah diputuskan untuk diberhentikan, pihak Ahrie Sonta dikabarkan telah menyatakan banding atas putusan tersebut.
Habiburokhman mendesak Polri agar konsisten dalam mengusut tuntas keterlibatan pihak lain yang mungkin terlibat dalam skandal tersebut. Menurutnya, integritas kepolisian harus dipulihkan melalui penegakan hukum yang objektif tanpa intervensi.
“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga.”
— Habiburokhman
Langkah pembersihan internal ini kini menjadi tolok ukur bagi Polri dalam upaya melakukan transformasi organisasi yang lebih transparan. Dukungan dari legislatif diharapkan menjadi legitimasi kuat agar pimpinan Polri tidak ragu dalam menindak oknum yang merusak tatanan organisasi, terlepas dari rekam jejak atau rekam jabatan yang dimiliki sebelumnya.
| Tersangka | Status Penahanan |
|---|---|
| Listyo Sigit Prabowo | Ditahan |
| Ahrie Sonta | Ditahan (PTDH) |
| Eko Hadi Santoso | Ditahan |
| Slamet Uliandi | Belum Ditahan |
Penegakan hukum internal ini dipandang sebagai instrumen krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai pelanggaran disiplin. Kedisiplinan tinggi yang dituntut oleh pimpinan Polri saat ini menjadi napas baru dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, di mana setiap tindakan yang mencoreng citra institusi akan berhadapan dengan konsekuensi administratif terberat.
- Irjen Ahrie Sonta dipecat melalui mekanisme PTDH dalam sidang etik yang berlangsung Selasa (10/11/2026).
- Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo melibatkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
- Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polri dalam menegakkan kebijakan zero tolerance.
Ke depan, pengawasan dari DPR RI melalui mekanisme rapat kerja dan kunjungan lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka berjalan objektif. Polri diharapkan mampu menjaga momentum reformasi ini agar tidak hanya bersifat sesaat, melainkan menjadi fondasi bagi terciptanya institusi yang lebih modern, profesional, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.
 kepada Irjen Pol ...){kind=link}