MA Unggah Putusan Lengkap Suket Pendidikan SMA Gibran

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengunggah salinan lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi Subhan terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan yang diterbitkan oleh majelis hakim agung ini menandai perubahan signifikan dalam sengketa administratif pendidikan yang sebelumnya sempat ditolak di tingkat pengadilan pertama dan banding, Selasa (10/11/2026).

Dalam dokumen putusan tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut suket penyetaraan ijazah yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Majelis hakim yang diketuai oleh Prof. Yulius dengan anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto menilai bahwa penerbitan dokumen tersebut tidak didasarkan pada bukti kelulusan yang sah, melainkan hanya pada bukti kehadiran.

Majelis hakim menegaskan bahwa suket yang menjadi objek sengketa diterbitkan hanya berdasarkan certificate of attendance dan dokumen lain yang tidak menunjukkan bukti kelulusan jenjang pendidikan menengah. Menurut MA, ketiadaan ijazah atau sertifikat hasil tamat belajar yang nyata merupakan pelanggaran terhadap asas kecermatan formal dalam administrasi negara. Mahkamah Agung berargumen bahwa penggunaan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah resmi tidak memenuhi syarat administratif yang seharusnya.

Perkara ini menarik perhatian publik karena MA mengesampingkan eksepsi kadaluwarsa gugatan yang sebelumnya digunakan oleh pihak termohon. Hakim berpandangan bahwa sengketa ini bukan sekadar urusan kontestasi politik, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia terkait integritas syarat administrasi calon pemimpin. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dianggap mengubah keadaan hukum secara signifikan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menekankan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan korektif untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur dan sistematis. Hakim menyatakan bahwa keadilan substantif harus diutamakan di atas formalitas prosedural, terutama ketika menyangkut syarat administrasi pejabat publik yang krusial bagi kehidupan demokrasi.

Langkah MA untuk mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan putusan di bawahnya merupakan bentuk implementasi dari asas ius curia novit, di mana pengadilan dianggap tahu akan hukum dan wajib memberikan keadilan. Dengan dibatalkannya surat keterangan tersebut, status administratif pendidikan yang menjadi landasan pencalonan Wakil Presiden dalam proses Pemilu 2024 kini menghadapi tantangan hukum baru yang bersifat final dan mengikat.

Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil setelah keluarnya putusan kasasi tersebut. Publik kini menanti implikasi lebih lanjut dari putusan Mahkamah Agung ini terhadap legitimasi administratif yang dipersoalkan sejak awal tahun.