ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi menerima delapan permohonan perlindungan hukum dari para saksi terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/11/2026).
Kasus yang mencuat dan menarik perhatian publik luas ini ditangani secara intensif oleh tim penelaah LPSK guna memastikan seluruh pemohon memenuhi syarat mendasar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, mengingat ancaman fisik maupun psikologis yang mungkin dihadapi oleh para saksi.
LPSK menyatakan seluruh pemohon saat ini masih berstatus sebagai saksi dan belum ada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa pihaknya masih menelaah seluruh berkas permohonan yang masuk dari berbagai latar belakang tersebut untuk mengukur tingkat risiko serta signifikansi keterangan yang mereka miliki.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,”
— Sri Suparyati
Meskipun demikian, lembaga negara tersebut membuka peluang lebar bagi pihak lain yang ingin mengajukan perlindungan dengan status hukum berbeda seiring dengan perkembangan proses penyidikan yang sedang berjalan di aparat penegak hukum.
| Pejabat LPSK | Sri Suparyati |
|---|---|
| Jumlah Pemohon | 8 Orang |
| Status Hukum | Saksi |
| Tanggal Pengajuan | Kamis (12/11/2026) |
Dalam menentukan kelayakan perlindungan, LPSK mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban guna memastikan langkah mitigasi ancaman berjalan tepat sasaran.
“LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan perlindungan para pemohon,”
— Sri Suparyati
Koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk memetakan potensi kerawanan di lapangan serta mengantisipasi kemungkinan bertambahnya permohonan seiring terbongkarnya jaringan pelaku di balik kasus berteknologi tinggi ini.
 resmi menerima delapan permohonan perlindungan hukum dari para saksi terkait kasus dugaan tindak pidana penyad...){kind=link}