ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengajukan usulan pembangunan empat titik Sekolah Rakyat permanen kepada Kementerian Sosial (Kemensos) guna mempercepat pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Proposal tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (02/11/2026).
Inisiatif ini diambil sebagai langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi tersebut. Pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektare untuk masing-masing titik yang tersebar di tiga kabupaten, yakni dua lokasi di Kabupaten Jayawijaya, satu lokasi di Kabupaten Yahukimo, serta satu lokasi di Kabupaten Yalimo.
Ones Pahabol memastikan bahwa kesiapan lahan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam mendukung program nasional ini. Ia mengakui adanya tantangan administratif terkait sertifikat lahan, namun optimistis hambatan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat agar pembangunan fisik segera dimulai.
“Masing-masing kurang lebih 10 hektare. Jadi pokoknya itu tidak masalah dengan tanah. Hanya sertifikat lambat, sehingga perlu pelepasan, itu sebenarnya kuat.”
— Ones Pahabol
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah di Papua Pegunungan. Ia menekankan bahwa Kemensos berkomitmen untuk mempercepat hadirnya fasilitas pendidikan di wilayah tersebut, namun tetap mewajibkan pemenuhan syarat administratif yang mendasar, seperti status lahan yang jelas, aksesibilitas lokasi yang memadai, serta ketersediaan fasilitas penunjang seperti air dan listrik.
Agus Jabo juga memberikan arahan teknis kepada pemerintah daerah agar proses pembersihan lahan dan administrasi dapat berjalan lebih efisien. Ia menyarankan agar lahan yang sudah berdiri bangunan sekolah di atasnya dipisahkan dari sertifikat utama untuk mempermudah proses legalitas. Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, pihak Kemensos akan segera melakukan survei kelayakan di lapangan.
- Pembangunan diusulkan di empat titik: dua di Kabupaten Jayawijaya, satu di Yahukimo, dan satu di Yalimo.
- Setiap lokasi sekolah direncanakan memiliki luas lahan mencapai 10 hektare.
- Kemensos akan melakukan survei kelayakan setelah persyaratan administratif lahan terpenuhi.
Selain membahas sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga menjadi ajang bagi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menyampaikan persoalan mendesak lainnya, yakni krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda delapan kabupaten di wilayah tersebut. Ones Pahabol meminta bantuan pemerintah pusat terkait pengadaan sumur air bersih untuk kebutuhan warga.
Merespons permintaan tersebut, Agus Jabo segera menugaskan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, untuk melakukan asesmen lapangan dan mengoordinasikan bantuan lebih lanjut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyiapkan lahan seluas masing-masing 10 hektare untuk empat titik pembangunan sekolah baru tersebut.
Sementara itu, perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, mengingatkan bahwa realisasi pembangunan fisik di lapangan nantinya akan dilaksanakan secara bertahap. Fokus utama saat ini tetap pada penyelesaian status lahan agar pembangunan dapat berjalan secara “clean and clear” sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pembangunan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pendidikan formal ke pelosok Papua guna mengatasi tantangan geografis yang selama ini menghambat anak-anak usia sekolah.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menjadi solusi permanen bagi tantangan aksesibilitas pendidikan. Dengan lokasi sekolah yang dekat dengan pusat pemukiman dan memiliki fasilitas dasar seperti jaringan listrik dan air yang sudah tersedia, diharapkan motivasi belajar anak-anak di daerah pegunungan akan meningkat secara signifikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal proses administrasi ini hingga tuntas, Senin (02/11/2026).
 gu...){kind=link}