ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan terkait kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar yang diterima oleh perusahaan milik selebritas Raffi Ahmad. Lembaga antirasuah tersebut menyatakan kesiapannya untuk mendalami setiap aduan yang masuk, terutama yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi, Kamis (18/11/2026).
Kontrak tersebut diduga diperoleh PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kekhawatiran publik semakin mengemuka mengingat status Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), menegaskan bahwa masyarakat dapat menyalurkan laporan melalui kedeputian yang membidangi Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). “Silakan (KPK) membuka peluang untuk masyarakat melaporkan (Raffi),” ujar Taufik, menggarisbawahi keterbukaan KPK terhadap masukan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menambahkan, “KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja.”
KPK akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap laporan yang diterima untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi. “Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” jelas Taufik. Ia berharap aduan yang disampaikan masyarakat sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.
Meskipun belum ada kegiatan spesifik di ranah penindakan terkait polemik kontrak Rp14,7 miliar ini, Taufik memandang perhatian publik terhadap isu ini sebagai kabar gembira. “Memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan, tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan yang menyoroti bahwa PT Rans Animasi Indonesia memperoleh kontrak senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Berdasarkan data dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada tahun anggaran 2024, sementara KKP mengontrak tiga paket pada periode 2025-2026. Pengadaan ini mencakup penayangan konten di akun media sosial Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, serta kanal YouTube RANS Entertainment, bahkan hingga pengadaan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara tertentu.
Menanggapi sorotan publik yang luas, Raffi Ahmad melalui sebuah video yang diunggah pada akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026), menyampaikan permohonan maaf. Ia berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar guna membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, khususnya mereka yang terdampak bencana alam. “Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” ujar Raffi dalam video tersebut.
Dana bantuan sebesar Rp15 miliar tersebut, menurut Raffi, berasal dari dana pribadi dan honor yang diterima oleh rekan-rekannya dalam grup The Dudas Minus One, yaitu Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten. Dana ini tidak akan memotong honor kru produksi, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, serta kelompok masyarakat lain yang terlibat dalam produksi konten kerja sama dengan kedua kementerian tersebut. Bentuk dan pelaksanaan bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Penyaluran bantuan telah dimulai dengan fokus awal di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues, dengan kemungkinan perluasan ke daerah lain yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, ia telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik. Ia menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak terkait. “Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” ungkapnya. Menurut Raffi, hasil konsultasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan yang berlaku, sebagaimana disampaikan oleh KPK pada saat itu.
- KPK membuka peluang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan terkait kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diterima perusahaan Raffi Ahmad.
- Kontrak tersebut diduga diperoleh PT Rans Animasi Indonesia dari Kemendikbudristek dan KKP, menimbulkan kekhawatiran konflik kepentingan karena status Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden.
- Raffi Ahmad telah menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk bantuan bencana alam, yang berasal dari dana pribadi dan honor rekan-rekannya.
KPK menyatakan akan mengkaji setiap laporan yang masuk untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
Penggunaan jasa influencer oleh instansi pemerintah untuk sosialisasi kebijakan publik kerap menjadi sorotan terkait transparansi dan efektivitas anggaran.
Masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan penyimpangan diminta untuk menyalurkannya melalui kanal pengaduan resmi KPK.

