Thursday, November 19, 2026
HomeNewsSilmy Karim Bantah Pungli Imigrasi, Beberkan Bukti Surat Edaran

Silmy Karim Bantah Pungli Imigrasi, Beberkan Bukti Surat Edaran

ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menegaskan tidak terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar izin tinggal warga negara asing di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi terkait perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian. Silmy, yang didakwa menerima dana sekitar Rp 1,2 miliar, mengklaim bahwa dirinya justru menjadi pihak yang berupaya membersihkan birokrasi internal sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023.

Dalam nota perlawanannya, Silmy menyatakan bahwa praktik lancung tersebut telah mengakar kuat di instansi pelat merah tersebut jauh sebelum ia memimpin lembaga tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, pungutan tidak resmi bagi pemohon izin tinggal WNA bahkan sudah berlangsung sejak sebelum tahun 2018.

“Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing, bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024.”

— Silmy Karim

Ia menjelaskan bahwa langkah pembenahan dilakukan secara sistematis melalui pemanfaatan teknologi digital guna memangkas interaksi langsung antara pemohon dan petugas. Kebijakan tersebut diwujudkan lewat penerapan aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing serta penerbitan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024.

Regulasi internal itu diterbitkan untuk menyederhanakan prosedur perpanjangan izin tinggal yang sebelumnya memerlukan hingga 13 tahapan dan kunjungan fisik berulang kali. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, seluruh proses pengajuan dialihkan secara daring dengan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak yang langsung masuk ke kas negara.

Tim kuasa hukum yang mendampingi terdakwa, Dodi S. Abdulkadir, turut memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa fakta persidangan menunjukkan kliennya berupaya menutup celah penyimpangan. Menurut Dodi, konstruksi perkara yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dievaluasi kembali mengingat tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan dalam proses pelayanan.

“Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu,” ujar Dodi di hadapan majelis hakim.

Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Silmy melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Para pihak yang turut diseret dalam perkara ini meliputi Saffar Muhammad Godam selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta beberapa pejabat struktural lainnya.

Atas perbuatan tersebut, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis mengenai tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments