ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja negara yang signifikan untuk dua program strategis nasional, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanggulangan bencana, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Jumat (13/11/2026).
Pemerintah mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp 173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Dana tersebut disalurkan untuk melayani 58,2 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh penjuru negeri melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan nutrisi yang terjamin.
Hingga periode Oktober 2026, program Makan Bergizi Gratis telah menyerap anggaran sebesar Rp 173,2 triliun dengan jangkauan 58,2 juta penerima manfaat.
Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan dana darurat untuk mitigasi dan pemulihan bencana alam. Hingga 10 November 2026, realisasi anggaran penanggulangan bencana tercatat sebesar Rp 33,69 triliun dari total pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 59,35 triliun. Dana ini digunakan untuk merespons berbagai insiden, mulai dari rehabilitasi wilayah Sumatera bagian utara, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga bantuan darurat di Nusa Tenggara Timur.
Suahasil merinci bahwa untuk rehabilitasi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana akhir 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 50,84 triliun. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp 30,78 triliun. “Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita.
| Program | Realisasi Anggaran |
|---|---|
| Makan Bergizi Gratis | Rp 173,2 triliun |
| Penanggulangan Bencana | Rp 33,69 triliun |
Terkait pelaksanaan MBG, Suahasil menjelaskan bahwa manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas sejak Juli 2026 terus melakukan perbaikan tata kelola. Fokus utama saat ini adalah pengawasan ketat terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta memastikan ketepatan sasaran penerima melalui verifikasi lapangan secara berkala. BGN juga telah memperluas jangkauan layanan dengan mengaktifkan 1.500 SPPG baru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Upaya pembenahan lainnya mencakup peningkatan standar keamanan pangan. Pemerintah kini tengah menguji coba sistem prasmanan di lingkungan sekolah guna memastikan efektivitas distribusi. Selain itu, pelibatan rantai pasok lokal dan sumber daya manusia setempat di setiap unit SPPG menjadi kunci dalam menggerakkan ekonomi mikro di tingkat daerah.
“Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini.”
— Suahasil Nazara
Pemerintah menyadari bahwa tantangan di lapangan, seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi geografis, memerlukan koordinasi lintas sektor yang intensif. Dalam rapat tersebut, legislator memberikan catatan penting agar distribusi anggaran tetap higienis dan tepat waktu. Suahasil menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memperketat akuntabilitas agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, Jumat (13/11/2026).
Pelaporan realisasi anggaran ini merupakan bentuk transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola dana APBN untuk program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Sebagai tambahan, realisasi anggaran untuk penanganan karhutla hingga saat ini mencapai Rp 1,17 triliun dari alokasi Rp 5,11 triliun. Sementara itu, penanggulangan bencana di wilayah NTT telah terserap Rp 320 miliar dari pagu Rp 970 miliar. Sisa anggaran yang belum terserap di berbagai pos tersebut ditargetkan akan dioptimalkan penggunaannya hingga akhir tahun anggaran 2026.
- Realisasi MBG mencapai Rp 173,2 triliun hingga Oktober 2026.
- Penanggulangan bencana telah menyerap Rp 33,69 triliun hingga November 2026.
- Manajemen BGN fokus pada perbaikan tata kelola dan perluasan SPPG di daerah 3T.
