ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Panitia Kerja Komisi III DPR RI secara resmi telah menuntaskan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bersama pemerintah. Langkah krusial ini diambil untuk memperkuat sistem penegakan hukum nasional melalui mekanisme pemulihan aset negara yang lebih efektif, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum bagi masyarakat luas, Rabu (18/11/2026).
Salah satu poin paling mendasar yang disepakati dalam draf final tersebut adalah penegasan mengenai prinsip non-retroaktif atau hukum yang tidak berlaku surut. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 72, yang menyatakan bahwa mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang ini resmi diundangkan. Dengan demikian, aset-aset yang berkaitan dengan kasus hukum sebelum regulasi ini berlaku tidak dapat disita menggunakan instrumen baru tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembatasan pemberlakuan hukum secara surut ini bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak akan dituntut atau hartanya dirampas berdasarkan aturan yang belum ada saat suatu perbuatan dilakukan. Hal ini merupakan standar universal dalam sistem hukum pidana modern yang diadopsi dalam rancangan beleid ini.
Pembahasan intensif yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) mencakup penyelesaian terhadap 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan. Proses ini melibatkan penyisiran mendalam terhadap setiap pasal guna memastikan tidak ada celah bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum di masa depan. Hasilnya, Panja menyepakati 160 DIM tetap, sementara sisanya mengalami penyesuaian redaksional, substansi, hingga penghapusan pasal yang dianggap tumpang tindih dengan aturan lain.
| Kategori DIM | Jumlah |
|---|---|
| DIM Tetap | 160 |
| DIM Redaksional | 135 |
| DIM Substansi Baru | 18 |
Sepuluh Pokok Bahasan Utama RUU Perampasan Aset
Dalam laporannya, Habiburokhman menguraikan sepuluh poin utama yang menjadi fondasi RUU ini. Poin pertama menekankan pada penegasan judul dan asas hukum yang harus menjamin akuntabilitas serta perlindungan hak asasi manusia. Kedua, cakupan tindak pidana diperluas tidak hanya pada korupsi, tetapi juga menyasar kejahatan ekonomi modern seperti investasi bodong dan penipuan berbasis teknologi informasi yang sering kali memakan korban dalam jumlah besar.
Poin ketiga memberikan penegasan penting bahwa perampasan aset tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, meskipun aset hasil kejahatan telah disita oleh negara, pelaku tetap harus menjalani proses peradilan pidana dan dapat dijatuhi hukuman maksimal, termasuk pidana mati jika memenuhi unsur hukum yang berlaku. Keempat, diatur pula pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana atau yang dikenal dengan istilah Non-Conviction Based (NCB).
Mekanisme NCB ini menjadi terobosan karena memungkinkan negara mengambil alih aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana meskipun pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan. Namun, proses ini tetap harus melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan yang transparan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Kelima, pemerintah dan DPR sepakat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak ketiga yang beritikad baik agar hak-hak mereka tidak tercederai dalam proses penyitaan aset.
“Selama setahun hampir tiap minggu, kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat.”
— Habiburokhman
Poin keenam dan ketujuh mengatur tentang optimalisasi pengembalian aset kepada korban serta pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab mengelola aset rampasan secara profesional. Aset yang berhasil dipulihkan diharapkan tidak hanya masuk ke kas negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan langsung untuk kepentingan masyarakat luas. Kedelapan, sistem pengawasan oleh badan independen akan dibentuk guna memantau setiap tahapan perampasan aset dari hulu ke hilir.
Dua poin terakhir dalam substansi RUU ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem manajemen aset nantinya akan berbasis digital untuk menjamin transparansi, sehingga publik dapat memantau status aset yang sedang dalam proses penyitaan maupun yang sudah berhasil dirampas oleh negara. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah korupsi baru dalam pengelolaan barang sitaan.
Urgensi dan Dampak terhadap Penegakan Hukum
Penyelesaian pembahasan RUU ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPR dan jajaran kementerian terkait. Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya sempat menyatakan bahwa regulasi ini akan menjadi instrumen yang sangat ditakuti oleh para pelaku kejahatan ekonomi. Dengan adanya ancaman perampasan harta kekayaan, diharapkan muncul efek jera yang lebih kuat dibandingkan sekadar hukuman kurungan penjara.
“Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan para koruptor akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatannya, karena aset hasil kejahatan mereka akan dapat diambil kembali oleh negara.”
— Puan Maharani
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, juga menekankan bahwa RUU ini merupakan jawaban atas tantangan global dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurutnya, kerja sama internasional yang diatur dalam salah satu poin substansi akan memudahkan Indonesia untuk melacak dan memulangkan aset-aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam konvensi internasional menentang korupsi.
Pengamat hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita, menilai bahwa keberhasilan Panja menyelesaikan ratusan DIM merupakan progres signifikan. Namun, ia mengingatkan agar implementasi di lapangan nantinya benar-benar diawasi secara ketat. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi prioritas agar tidak terjadi salah sita yang dapat merugikan iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia.
- Penerapan mekanisme perampasan aset mengikuti prinsip non-retroaktif sesuai Pasal 72.
- Cakupan aset yang dapat dirampas diperluas hingga menyasar kasus investasi bodong dan kejahatan digital.
- Pembahasan tingkat pertama telah merampungkan seluruh 397 daftar inventarisasi masalah.
Setelah tuntas di tingkat pertama, draf final RUU Perampasan Aset ini akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum disahkan menjadi undang-undang. Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara partisipatif dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan ahli dan elemen masyarakat sipil guna menghasilkan produk hukum yang berkeadilan.
Sidang Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026). Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, di mana fokus penegakan hukum tidak lagi hanya sekadar memenjarakan raga pelaku, tetapi juga memiskinkan mereka dengan merampas seluruh harta yang diperoleh secara ilegal.
- Penyelesaian pembahasan 397 DIM oleh Panja Komisi III DPR.
- Penegasan prinsip hukum tidak berlaku surut untuk menjamin kepastian bagi pemilik aset.
- Penjadwalan rapat paripurna untuk pengesahan akhir menjadi undang-undang.
Pemerintah berharap dengan berlakunya aturan ini, indeks persepsi korupsi Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, pemulihan kerugian negara yang selama ini sering terkendala oleh prosedur birokrasi dan keterbatasan wewenang penyidik diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien di bawah payung hukum yang baru.

