ZIAPMENANG.COM, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan ulang sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu (09/12/2026), menyusul surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta tambahan waktu pertimbangan dua nama calon. Rencana ini menuai sorotan dari pakar hukum tata negara terkait perhitungan tenggat waktu, sementara Panitia Ad Hoc MPR memastikan persiapan sidang tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, Senin (23/11/2026).
Pergeseran jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini sebelumnya diputuskan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo. Presiden disebut memerlukan waktu lebih luang untuk mempertimbangkan dua nama kandidat serta melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung dan sejumlah tokoh penting.
Kendati demikian, keputusan menggeser agenda dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 ini memicu kritik dari kalangan hukum, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Keduanya menyoroti ketentuan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden yang dinilai perlu dihitung secara cermat agar tidak menyalahi tenggat waktu konstitusional.
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden MPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa lembaganya tetap berpegoman teguh pada aturan hukum tertinggi negara. Ia menyatakan sejauh ini tidak terdapat perbedaan tafsir mendasar terkait dasar konstitusional pelaksanaan agenda kenegaraan tersebut.
“Kami mengacu ke UUD 1945. Tidak ada beda tafsir,”
— Benny K. Harman
Benny menambahkan, berbagai masukan dan persoalan hukum yang berkembang di ruang publik akan dibahas secara mendalam dalam rapat Panitia Ad Hoc yang diselenggarakan awal pekan ini. Hasil rapat tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan krusial bagi MPR dalam memastikan seluruh tahapan suksesi berjalan taat asas.
Secara regulasi, proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam dua ketentuan utama. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan. Di sisi lain, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
Gibran Rakabuming Raka sendiri tercatat resmi mengajukan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Dinamika politik nasional ini turut menarik perhatian kalangan akademisi di daerah yang memandang bahwa figur pengganti harus memiliki kapabilitas tinggi dan mampu menjaga stabilitas pemerintahan.
- MPR menggeser jadwal sidang pemilihan wapres dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden Prabowo.
- Pasal 8 UUD 1945 membatasi pelaksanaan sidang maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
- Pasal 46 UU MD3 mewajibkan pengajuan dua nama calon maksimal 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dalam pandangan akademisi, penunjukan figur pendamping kepala negara bukan sekadar mengisi kekosongan administratif, melainkan menyangkut kesinambungan program strategis nasional. Rektor Universitas Mulia Balikpapan Dr. Agung Sakti Pribadi menilai sosok pengganti harus mampu merawat komunikasi politik dengan partai pengusung serta menjadi mitra strategis yang solid bagi Presiden Prabowo.
“Pengaruh 58 persen itu jangan sampai dilupakan. Kita harus menghargai mereka, mendengarkan juga mereka. Jangan sampai habis manis sepah dibuang,”
— Agung Sakti Pribadi
Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir. Isradi Zainal berpendapat bahwa figur wakil presiden baru harus memiliki rekam jejak yang bersih, mendukung program prioritas pemerintah, serta mampu berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan pemerataan di berbagai sektor hingga akhir masa jabatan pada 2029.

